Oleh, Gunawan Handoko
Bulan suci Ramadhan telah pergi meninggalkan kita dan diyakini akan kembali hadir pada 11 bulan yang akan datang.
Harap dicatat, bahwa yang meninggalkan kita adalah Ramadhan, bukan kita yang meninggalkan Ramadhan.
Bulan Ramadhan hadir dengan penuh pesona karena memiliki citra, gaya, dan nuansa yang sama sekali berbeda dari 11 bulan yang lain. Kalau bulan-bulan lain lebih terasa aroma duniawi, maka bulan yang satu ini terasa benar ‘ukhrawi’nya, keakhiratannya. Selama sebulan penuh masyarakat muslim menyambut bulan suci ini dengan penuh suka cita dan semangat untuk melaksanakan ibadah spiritual maupun ibadah sosial.
Instansi pemerintah maupun swasta tidak mau ketinggalan dengan menggelar agenda kegiatan yang bernuansa ibadah, atau setidaknya diberi judul atau label yang mengesankan keislaman, seperti Safari Ramadhan, Gelar Ta’jil, Pasar Murah, Takbir Akbar, dan banyak yang lainnya. Lalu, para pejabat melakukan safari dengan mendatangi masjid dan berbaur dengan masyarakat untuk melaksanakan shalat tarawih berjama’ah sambil membawa bantuan dan memberi kata sambutan.
Pendek kata, suasana Ramadhan benar-benar penuh semarak. Setelah Ramadhan berakhir, dilanjutkan dengan acara open house atau ‘gelar griya’, baik yang diselenggarakan oleh pejabat atau instansi pemerintah maupun pihak lain. Di kalangan pejabat, tradisi ini seringkali menjadi momen penting untuk menjalin silaturahmi sekaligus menunjukkan keharmonisan dan kedekatan dengan rakyat, bahwa pejabat negara merupakan bagian dari rakyat.
Namun, dibalik hangatnya suasana dan hidangan yang tersaji, muncul pertanyaan apakah benar-benar sebagai ajang silaturahmi atau panggung politik bagi para pejabat. Dalam konteks politik, open house juga menjadi sarana untuk memperkuat jaringan sosial dan politik serta membangun citra positif di mata publik. Meski tujuannya baik, namun sering muncul kritik mengenai potensi penyalahgunaan anggaran negara untuk acara open house yang dilaksanakan pemerintah. Ada pula yang berpendapat bahwa acara tersebut hanya untuk memperlihatkan wibawa seorang pejabat negara dan mengukur loyalitas bawahannya.
Di tahun-tahun lalu, tidak jarang momentum ini digelar secara besar-besaran sekaligus untuk menunjukkan jati diri pejabat yang menggelarnya. Apakah pemandangan serupa masih akan terlihat, khususnya yang diselenggarakan instansi pemerintah di tengah kebijakan efisiensi anggaran negara dan gonjang-ganjing ekonomi yang dihadapi bangsa kita?
Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto sudah berulangkali mengingatkan jajarannya agar dapat mengefisiensikan dan mengefektifkan anggaran negara dalam penyelenggaraan kegiatan pejabat ataupun instansi pemerintahan, termasuk acara open house tentunya.
Menurut Presiden Prabowo, akan lebih baik bila anggaran tersebut digunakan untuk hal lain yang lebih penting bagi masyarakat.
Terlepas dari itu semua, ada yang menarik untuk menjadi bahan renungan kita bersama. Konon perilaku sebagian pejabat, baik pejabat politik, pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif maupun kalangan swasta yang dalam sehari-hari rajin beribadah, namun rajin juga dalam melakukan korupsi dan manipulasi. Artinya, ibadah yang dilakukan tidak berdampak pada kehidupan kehariannya.
Jika di bulan Ramadhan, banyak di antara mereka (dan juga kita) yang sangat hati-hati saat berwudhu, takut apabila ada air yang sampai tertelan sehingga membatalkan puasa, tetapi mengapa tidak pernah merasa takut untuk menelan (baca : mengambil) sesuatu yang bukan menjadi haknya? Padahal tindakan tersebut akan berakibat terhalangnya pintu surga.
Faktanya, kita sering dibuat kaget ketika menyaksikan ada pejabat yang kesehariannya nampak alim yang tersandung kasus korupsi dan manipulasi. Dalam kurun waktu 10 tahun, berapa banyak Kepala Daerah dan anggota legislatif yang digaruk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan Agung akibat korupsi.
Jujur harus diakui, kalau kita perhatikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat saat ini, ternyata nilai-nilai agama hanya sebatas dilaksanakan, tapi tidak membekas dan tidak berdampak terhadap akhlaq dan integritas seseorang. Padahal Rasulullah SAW dengan tegas bersabda bahwa pilar utama dari akhlaq adalah berkata benar, memenuhi janji dan tidak ingkar, serta tidak berkhianat kepada amanah yang telah diberikan kepadanya, sekecil apapun amanah itu.
Maka benar kata Khotib saat shalat Idul Fitri di masjid lingkungan saya tinggal, jika dilihat dari kehidupan sehari-hari, apa yang kita saksikan dan lakukan sungguh masih jauh dari akhlaq Islami.
Dengan kata lain, Ramadhan belum mampu mengubah akhlaq kita, khususnya akhlaq para pejabat yang diberi amanah mengelola keuangan negara. Maka patut kita pertanyakan pada diri kita masing-masing tentang mutu ibadah yang telah kita jalani selama bulan Ramadhan. Meski i’tikaf Ramadhan telah berlalu, tidak ada salahnya kita lanjutkan dengan berdiam diri melakukan tafakur dan perenungan.
Boleh jadi akibat minimnya perenungan, kita sering terkecoh oleh perilaku diri kita sendiri. Kita sering keliru dalam merasa dan sering salah dalam beranggapan, karena kegiatan rutin yang dilakukan tidak sempat direnungkan. Yang terjadi kemudian, pada umumnya menganggap bahwa semua yang dilakukan sudah benar, maka terus dilangsungkan dan dianggap wajar-wajar saja.
Padahal, bila kita mau menyempatkan diri merenung, akan terlihat kekeliruannya. Dengan sedikit perenungan, kita akan segera tahu letak kejanggalannya, tidak mudah keliru dalam merasa, tidak salah dalam anggapan, dan tidak salah kaprah, karena bila itu terjadi bisa berakibat fatal. Kita bisa merasa telah melakukan ibadah, padahal bukan. Kita merasa telah beramar-makruf nahi-munkar, padahal sedang berbuat anarki.
Sebaliknya, kita bisa menganggap sesuatu perbuatan sebagai amal duniawi semata, padahal sangat ukhrawi. Jika setelah Ramadhan kita dapat menjalankan agama sesuai yang diajarkan, maka segala sesuatunya akan membawa kebaikan bagi diri pribadi, masyarakat dan bangsa. Semoga.
Selamat Idul Fitri 1446 Hijriah, Minal Aidin Wal Faidzin.
*) Penulis: Mantan Pejabat Pemda Kota Bandar Lampung, dan Penggiat PUSKAP (Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan) Provinsi Lampung.