 |
| Doli Kurnia Tanjung dan Agus Fatoni (kolase/inilampung) |
INILAMPUNGCOM -- Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menegur Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni. Menurutnya, Agus Fatoni adalah contoh pejabat yang memiliki cara berkomunikasi buruk dalam pemerintahan.
Agus Fatoni adalah Dirjen Keuangan Daerah yang pernah merangkap Penjabat Gubernur Sumatera Utara. Dia dilantik sebagai Pj Gubernur Sumut dari 24 Juni 2024 hingga 20 Februari 2025. Sementara Doli anggota legislatif yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Sumut III.
“Ini kan Bapak dulu diangkat jadi penjabat-penjabat kepala daerah ya. Jadi saya mau menyampaikan iya kalau kita komunikasi itu tolong direspons,” kata Doli dalam rapat Komisi II bersama Kemendagri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip dari Kumparan.com, Kamis (24/4).
Sehingga, Doli melanjutkan, saat itu harus menelepon Menteri Dalam Negeri dulu, baru bisa sambung ke Pak Dirjen. Dia menyesalkan sikap Dirjen Agus Fatoni yang terkesan --- Doli yang menelpon --- ingin mendapat sesuatu.
 |
| Suasana Rapat DPR RI dan Dirjen Keuangan Daerah (ist) |
Doli mengungkapkan, maksud ia menelepon Agus yang saat itu sebagai Kepala Daerah Sumut itu adalah untuk memberikan masukan terhadap penyelenggaraan Pilkada. Ia menuturkan, justru yang lebih mudah dihubungi adalah Menteri Dalam Negeri itu sendiri.
“Jadi waktu itu ada sedikit dispute. Saya harus telepon menteri baru bisa telepon Pak Dirjen ini. Jadi kami ini komunikasi bukan mau minta apa-apa, Bu Wamen, kita justru mau bantu ada masalah di daerah supaya itu bisa selesai,” ujarnya.
Doli menegaskan, apabila ada anggota dewan menghubungi pihak mitranya itu bukan untuk meminta-minta. Tapi untuk membantu menyelesaikan persoalan yang terjadi.
“Kita mau cari solusi tidak direspons dengan baik. Jadi ini mengingatkan kita Pak pimpinan, namanya juga mitra, kalau mitra yang kita komunikasikan itu pasti ingin menyelesaikan masalah, bukan cari masalah. Jangan khawatir kita enggak minta mintalah sama bapak-bapak ini,” imbuhnya.
Agus Fatoni dalam rapat tersebut rupanya berkelit. Dia menyebut, tidak mengangkat telepon Doli Kurnia, saat itu karena sedang mengisi sambutan.
“Yang pertama dari Pak Doli, mohon maaf, Pak, komunikasi kita pas di Sumsel cukup lancar, tapi begitu pas di Sumut agak terkendala pas waktu itu ada kegiatan sambutan, Bapak telepon, pas Pak Menteri telepon," ujar Fatoni.
Satu Daerah 6 Bulan Tanpa Ketua DPRD
Rapat dengar pendapat DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri cukup panas.
Doli Kurnia, politisi Golkar yang sekaligus Wakil Ketua Baleg DPR itu mengatakan, Pilkada di Sumut masih menyisakan permasalahan yakni tidak adanya Ketua DPRD definitif. Namun, ia tak menyinggung daerah mana yang ia maksud.
“Dan Pak Dirjen biar bapak tahu, sampai sekarang belum selesai urusannya, bayangin ada satu daerah yang sudah enam bulan setelah Pilkada enggak ada Ketua DPRD-nya,” tuturnya.
Bahkan, Doli mengungkap ada satu daerah yang enam bulan pasca Pilkada masih belum memiliki Ketua DPRD yang pasti. Masalahnya hanya karena persoalan administratif yang dibiarkan bersifat larut-larut.
"Sampai sekarang belum selesai. Bayangin, enam bulan daerah itu tanpa Ketua DPRD. Ini harusnya jadi perhatian serius Kemendagri," tegas politisi Golkar itu.
Doli berharap Kemendagri lebih terbuka dalam mewujudkan komunikasi dengan DPR sebagai mitra kerja. Dia mengingatkan fungsi pengawasan dan kemitraan bukan untuk mencari-cari kesalahan.
"Namanya juga mitra. Kalau kita komunikasi, itu untuk mencari solusi, bukan mencari masalah. Jadi enggak usah khawatir, kita enggak minta-minta kok sama bapak-bapak ini," tutupnya.(dbs)
sumber:detik,kumparan