INILAMPUNGCOM --- Aksi aparat Kejaksaan Negeri (Kejari) Mesuji menggeledah Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat pada Rabu (23/4/2025) kemarin, berdampak serius. Seluruh anggota pengawas pelaksanaan pemilu se-Lampung kini panas dingin.
Menurut penelusuran inilampung.com, Kamis (24/4/2025) malam, beberapa anggota Bawaslu kabupaten/kota se-Lampung mengakui bahwa adanya penggeledahan oleh aparat Kejari di Kantor Bawaslu Mesuji membuat mereka ketar-ketir.
“Bukan soal adanya pelanggaran ya kalau kami agak ketar-ketir, atau panas dingin. Tapi khawatirnya, apa yang dilakukan Kejari Mesuji akan merembet ke Kejari di semua wilayah kabupaten dan kota se-Lampung. Penggeledahan itu kan bukan berarti sudah ada penyimpangan. Namun kalau itu juga dilakukan di semua kantor Bawaslu se-Lampung, image kami di masyarakat bisa kurang baik,” beber seorang anggota Bawaslu yang keberatan dituliskan namanya, melalui telepon.
Diakui juga bahwa pasca penggeledahan oleh aparat Kejari Mesuji di Kantor Bawaslu setempat, semua jajaran Bawaslu se-Lampung langsung melakukan koordinasi.
“Koordinasi itu bukan untuk menyembunyikan suatu kejahatan anggaran ya, tetapi memastikan bahwa di tempat kami masing-masing tidak ada pelanggaran dalam penggunaan anggaran,” sambungnya.
Dana Hibah Rp11,2 Miliar
Sebagaimana diketahui, kegiatan penggeledahan oleh aparat Kejari Mesuji di kantor Bawaslu setempat hari Rabu (23/4/2025) pagi kemarin tidak lain terkait dugaan tindak pidana korupsi dana hibah tahun anggaran 2023 dan 2024.
Penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik Kejari Mesuji itu dipimpin oleh Kepala Seksi Intelijen, Jodhi Atma. Sejumlah penyidik tampak mengenakan rompi biru saat memeriksa ruang kerja komisioner dan menyita sejumlah dokumen penting yang disimpan di dalam lemari.
“Benar, kami melakukan penggeledahan di Kantor Bawaslu Mesuji sebagai tindaklanjut dari penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah tahun 2023 dan 2024,” ungkap Jodhi Atma sambil menjelaskan, nilai total dana hibah yang tengah diselidiki pihaknya mencapai Rp 11,2 miliar.
Namun, terkait besaran kerugian negara, Jodhi Atma mengaku, pihaknya masih menunggu hasil audit resmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung.
Sementara Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Mesuji, Robby Ruyudha, membenarkan adanya penggeledahan tersebut.
Saat kejadian, ia mengaku sedang berada di Bandarlampung untuk menghadiri kegiatan di Bawaslu Provinsi.
“Saya sedang dinas luar, di Bawaslu Provinsi. Iya, benar digeledah Kejari tadi pagi,” ujar Robby yang mengaku kaget mendapat kabar penggeledahan itu dari stafnya sekitar pukul 10.00 hingga 11.00 Wib.
Sejumlah video dan foto yang beredar menunjukkan aktivitas penyidik yang memeriksa ruangan dan mengambil dokumen.
Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P Panggar, membenarkan bahwa pihaknya telah mendapat laporan terkait penggeledahan tersebut. Namun, masih menunggu informasi resmi dari Kejari dan Bawaslu Mesuji.
“Benar, tetapi untuk informasi detailnya kita masih menunggu dari pihak Kejaksaan dan Bawaslu Mesuji,” kata Iskardo.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan lebih lanjut terkait hasil penggeledahan maupun penetapan tersangka.
Yang pasti, sejumlah dokumen telah dibawa oleh penyidik Kejari Mesuji untuk diperiksa lebih lanjut. (kgm-1/inilampung)