 |
| Marindo Kurniawan |
INILAMPUNGCOM --- Kepala BPKAD Lampung, Dr. H. Marindo Kurniawan, menjamin efisiensi anggaran di tahun 2025 ini sama sekali tidak mengganggu gaji maupun tunjangan kinerja (tukin) jajaran ASN di lingkungan Pemprov Lampung.
“Saya menjamin soal tukin (tujangan Kinerja).tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada pemotongan terkait dengan efisiensi anggaran saat ini,” tegas Marindo Kurniawan melalui telepon Kamis (13/2/2025) siang.
Penegasan itu disampaikan Kepala BPKAD Marindo Kurniawan saat dikonfirmasi mengenai beredarnya kabar di kalangan ASN di lingkungan Pemprov Lampung bahwa efisiensi anggaran tahun 2025 ini menyasar juga ke tunjangan kinerja (tukin), dengan pemotongan hingga 20%.
“Kabar itu tidak benar. Saya menjamin, besaran tukin tidak terganggu dengan program efisiensi anggaran sekarang ini,” lanjut Marindo Kurniawan yang juga menjabat Pj Bupati Pringsewu.
Dijelaskan, Pemprov Lampung melalui BPKAD dan TAPD telah menetapkan pos-pos yang dilakukan efisiensi anggaran sebagaimana perintah Presiden Prabowo dalam Inpres Nomor: 1 Tahun 2025.
Diantaranya pos alat tulis kantor (ATK) terkena efisiensi hingga 90%, belanja makan minum 80%, biaya cetak hingga 70%, perjalanan dinas dipotong 60%, belanja pemeliharaan terdampak efisiensi 75%, belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor hingga 95%.
Selain itu, lanjut Marindo, sewa gedung terkena efisiensi 95%, honorarium 50%, konsultan 50%, biaya sosialisasi pelatihan 50%, serta belanja yang bersifat pendukung dan operasional lainnya.
“Anggaran yang didapat dari efisiensi sekitar Rp 600 miliar akan digunakan untuk menyelesaikan tunda bayar kepada pihak ketiga,” tuturnya.
Dengan telah diselesaikannya tunda bayar pada tahun 2025 ini, menurut Marindo, kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wagub Jihan Nurlela kedepannya tidak lagi memiliki beban utang. Meski konsekuensinya anggaran untuk kegiatan pembangunan menjadi kecil.
“Jadi, melalui APBD 2026 nanti sudah benar-benar tidak memiliki beban utang kepada pihak ketiga, sehingga bisa lebih baik didalam merencanakan program pembangunan sebagaimana visi misi yang akan diwujudkan,” lanjut Marindo. (fjr).¹