 |
| Endro S. Yaman, mantan anggota DPR RI |
INILAMPUNGCOM --- Mantan Anggota DPR RI Endro S. Yaman turun berbicara soal peluang pendapatan asli daerah (PAD), menyambut kepemimpinan Gubernur Lampung yang baru, Rahmad Mirzani Djausal.
Endro S Yahman menyatakan, untuk meningkatkan PAD perlu diawali dengan kajian.“Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang berdasarkan hasil kajian mendalam melalui sains (science).
"Lampung kaya akan sumberdaya alam, ada geothermal juga gas. Semua kekayaan itu perlu ditingkatkan nilai tambahnya,” kata tokoh PDIP itu, Jum’at (31/1/2025) tadi pagi.
Pernytaan Endro sekaligus menanggapi statmen anggota DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, yang menyatakan saat ini tengah mematangkan strategi guna mendongkrak PAD dalam posisi efisiensi anggaran yang demikian ketat, mulai opsen pajak.
Banyak kalangan yang memberi masukan bagi kepemimpinan Pemprov Lampung mendatang, dibawah kepemimpinan Mirza-Jihan.
Menurut Endero, mantan politisi senayan asal PDI itu, jika melirik ke pajak adalah paling mudah karena didepan mata, namun bisa jadi memberatkan masyarakat, khususnya yang sedang akan berusaha.
Sementara pakar hukum tata negara dan pemerintah daerah, Dr. Wendy Melfa, menyatakan, dalam keadaan kondisi keuangan Pemprov Lampung yang sedang paceklik, dan adanya instruksi Presiden Prabowo untuk penghematan besar-besaran sesungguhnya memperlihatkan kondisi keuangan pemerintah pusat dan daerah sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja.
“Dalam kondisi demikian, maka strateginya 3 K, yaitu Kencangkan ikat pinggang (penghematan), Kreativitas penyelenggaraan pemerintahan, dan Koordinasi yang baik antara pemerintah secara vertikal maupun horisontal, juga dengan pihak swasta,” kata Wendy Melfa, Jum’at (31/1/2025) pagi.
Jangan Bebani Rakyat
Dementara Wendy Melfa, mantan Bupati Lampung Selatan ini, dalam kondisi ekonomi yang melemah seperti sekarang, tantangannya adalah bagaimana menggerakkan ekonomi dengan cara memberikan stimulus dan insentif kepada pengusaha dan UMKM sebagai rangsangan bagi mereka untuk “menggairahkan dan menggerakkan” usahanya, agar bisa melahirkan efek domino bagi tumbuh dan bergeraknya ekonomi.
“Oleh karena itu, ‘membebani’ masyarakat dengan pajak dan retribusi sepertinya harus dipertimbangkan ulang. Karena dikhawatirkan boro-boro bisa menambah pendapatan fiskal pemerintah, tapi justru yang ada malah masyarakat pengusaha dan UMKM bisa menghentikan usahanya,” tutur penggiat Rumah Demokrasi (RuDem) ini.
Tokoh Partai Golkar Lampung ini mengingatkan Mirza-Jihan sebagai Gubernur-Wagub Lampung periode 2025-2030 untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait upaya mendongkrak PAD.
“Yang realistis dengan kenyataan saja, karena kondisi payah ini bukan hanya menimpa pemerintah, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat,” lanjutnya.
 |
| Abdullah Fadri Auli, ketua Partai Umat |
Ketua Partai Umat: Perlu Kesungguhan
Sedangkan mantan anggota DPRD Lampung beberapa periode, H. Abdullah Fadri Auli, SH, menilai, sebenarnya potensi pendapatan daerah di provinsi ini cukup besar, dan ia meyakini bisa meng-cover semua kebutuhan program yang direncanakan oleh Mirza-Jihan.
“Asalkan pengelolaannya dilakukan secara baik dan benar serta jujur dan bertanggungjawab. Selama ini yang menjadi primadona PAD adalah dari sektor PKB, BBNKB, dan PBBKB. Dari sektor ini saja kalau dilakukan secara benar, sebenarnya sudah cukup besar,” kata Ketua Partai Ummat Provinsi Lampung ini, Jum’at (31/1/2025) pagi.
Yang dimaksud dilakukan secara benar, lanjut Bang Aab –panggilan beken Abdullah Fadri Auli- adalah jumlah kendaraan bermotor, baik R4 maupun R2, datanya benar-benar akurat. Tidak terjadi perbedaan antara instansi Polri dan Bapenda, serta proaktifnya aparat Bapenda dan Polri dalam melakukan pengecekan jumlah kendaraan yang ada di perusahaan.
“Jangan ada lagi perusahaan yang memiliki armada banyak tapi yang bayar pajak hanya sebagian kecil saja, serta jumlah kendaraan alat berat perusahaan yang seharusnya membayar pajak tetapi tidak dilakukan, karena ada main mata dengan petugas,” ucapnya.
Selain itu, sambung Bang Aab, mutasi dan jual beli kendaraan yang seharusnya dibalik nama tetapi yang menjual dan membeli tidak melapor bahkan bekerjasama, sehingga bea balik namanya tidak masuk kas daerah. Ditambah tidak transparannya jumlah bahan bakar yang beredar, sehingga dana yang seharusnya masuk dari BBNKB tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
Baik Endro S Yahman, Wendy Melfa maupun Abdullah Fadri Auli optimis, bila Mirza-Jihan benar-benar cermat dan realistis dalam mengambil kebijakan, PAD akan terdongkrak pada tahun mendatang. Kunci utamanya adalah melakukan evaluasi total terhadap kinerja jajaran OPD penangguk pendapatan daerah. (fjr)