 |
Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD HNSI Lampung yang digelar di Pulau Pasaran Bandarlampung, Kamis, 5 Desember 2024. Foto. Ist. |
INILAMPUNG.COM -- DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Lampung berkomitmen untuk memperjuangkan taraf hidup dan kesejahtraan nelayan. Antara lain, dengan melakukan modernisasi usaha perikanan nelayan.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPD HNSI Provinsi Lampung, Kusaeri dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD HNSI Lampung yang digelar di Pulau Pasaran Bandarlampung, Kamis, 5 Desember 2024.
Selain modernisasi perikanan, menurut Kusaeri, HNSI akan memberikan pembinaan dalam bidang penangkapan, budidaya, pengolahan, pemasaran, dan kegiatan lain yang terkait dengan peningkatan taraf hidup nelayan.
Sementara itu Sekretaris DPD HNSI Provinsi Lampung Iswandi Cunang mengatakan, rakerda pertama kali ini digelar, untuk konsolidasi organisasi dan memastikan legalitas nelayan. Dengan registrasi resmi, HNSI dapat lebih efektif dalam memperjuangkan hak-hak sosial dan usaha nelayan di pemerintah.
"HNSI juga berperan dalam membantu masyarakat nelayan dan pelaku usaha perikanan untuk meningkatkan aktivitas penangkapan ikan dan usaha perikanan. Mereka juga berupaya untuk memberikan informasi dan sosialisasi terkait regulasi yang sering berubah kepada masyarakat nelayan," ujarnya.
Beberapa isu strategis pembangunan kelautan dan perikanan dibahas dalam Rakerda ini, termasukproduktivitas dan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan, serta isu-isu terkait penangkapan ikan seperti destructive fishing, overfishing, dan perizinan usaha perikanan.
Partisipasi aktif HNSI dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan juga ditekankan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari berbagai bidang, termasuk akademisi, pelaku usaha, pemerintah, media massa, perempuan, dan generasi milenial atau Gen Z.
Pentingnya harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah, terutama terkait pengelolaan sumber daya alam di daerah, juga disoroti dalam pertemuan ini.
"HNSI menekankan perlunya proporsionalitas dalam pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat pesisir untuk pengelolaan yang berkelanjutan
dan bersama stakeholder lainnya, menunjukkan komitmen yang luas dari berbagai pihak dalam memperjuangkan hak-hak dan pembangunan masyarakat nelayan di Provinsi Lampun,g" ungkapnya.
Rakerda DPD HNSI Provinsi Lampung tahun 2024 diikuti oleh berbagai unsur, termasuk DPC HNSI di kabupaten/kota se Lampung. (ts)