 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pringsewu gelar bimbingan teknis sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko sumber dana DAK dan Non Fisik tahun 2024. |
INILAMPUNG, Pringsewu -- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pringsewu menggelar bimbingan teknis dan sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko sumber dana DAK dan nonfisik.
Kegiatan berlangsung di Hotel Urban Pringsewu selama tiga hari, 6-8 Agustus 2024. Diikuti 300 peserta, terdiri dari pelaku usaha perorangan dan kelompok se-Kabupaten Pringsewu.
Menghadirkan narasumber Firdaus dari DPMPTSP Kabupaten Lampung Selatan dan Sulistiyo Ningsih dari Dinas Koperindag dan UMKM Pringsewu.
Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Pringsewu Handri Yusuf mengatakan, tujuan kegiatan bimtek tersebut guna meningkatkan kualitas pelayanan DPMPTSP dalam memfasilitasi pelaksanaan penanaman modal dan memberikan kemudahan dalam pendaftaran perizinan berusaha dan non berusaha.
"Serta untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha bahwa mengurus izin sendiri itu mudah dan paham mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal," jelas Handri.
Sementara Asisten Administrasi Umum Setdakab Pringsewu Hasan Basri mewakili Penjabat Bupati Pringsewu saat membuka bimtek tersebut mengharapkan kepada peserta dapat menambah wawasan dan pemahaman yang seluas-luasnya.
"Juga dapat memahami regulasi dan kebijakan pemerintah dibidang penanaman modal di Kabupaten Pringsewu dalam mengurus penerbitan perizinan berusaha yang tepat dan cepat,"harapnya.
Hasan Basri menambahkan, sejalan dengan arah kebijakan nasional, bahwa peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.
Maka memperhatikan hal tersebut, BKPM menetapkan dua arah kebijakan, yakni peningkatan inovasi untuk pencapaian target penanaman modal dan peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Salah satu kebijakan tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal dalam kerangka pencapaian pertumbuhan ekonomi agar lebih meningkat setiap tahunnya," imbuhnya. (tyo)