INILAMPUNG.COM, Lampung Timur -- Ratusan Kepala Sekolah SMP, baik negeri maupun swasta, di Lampung Timur mengikuti penyuluhan dan penerangan hukum yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.
Kegiatan yang berlangsung di Aula SMPN 1 Labuhan Ratu ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis Dikbud), Marsan, Kabid Suprapto, MKKS SMP Hermansyah serta beberapa perwakilan dari Kejaksaan Negeri, termasuk Kasi Intelijen Muhammad Rony, Kasubsi Ekonomi Rizky Ramadhan, serta Jaksa Bidang Intelijen Rudi Arlansyah dan Muhammad Edy Priyono.
Kasi Intelijen Muhammad Rony menyampaikan tiga poin utama kepada para kepala sekolah dalam penyuluhan tersebut.
"Hari ini ada tiga poin yang kita sampaikan kepada UPTD SMP dalam memberikan pengetahuan hukum, agar menjadi acuan bagi kepala sekolah agar tidak ada keraguan dalam penggunaan anggaran," jelas Dr. Muhammad Rony, SH, MH, kepada awak media, Rabu 17 Juli 2024.
Lebih lanjut, pria yang meraih gelar Doktor Ilmu Hukum termuda di Lamtim ini menjelaskan tiga poin tersebut, yaitu meningkatkan kesadaran hukum bagi pengguna anggaran di bawah Dinas Pendidikan Lampung Timur, memberikan edukasi dan kenyamanan dalam penggunaan anggaran dengan penjelasan aturan yang berlaku, serta memberikan tips dan trik apabila ada pihak ketiga yang mengganggu kelancaran pendistribusian anggaran.
"Dengan adanya penyuluhan hukum ini bapak ibu kepala sekolah lebih teliti dan hati-hati dalam pengelolaan anggaran," Kata Rony.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Dikbud Lampung Timur, Marsan sangat mengapresiasi kegiatan ini dan berharap agar dapat berlangsung secara berkelanjutan.
"Saya sangat mengapresiasi penyuluhan hukum bagi kepala sekolah SD maupun SMP agar tidak melakukan kesalahan dalam penggunaan anggaran tersebut," jelas Marsan.
Marsan juga menekankan pentingnya kerjasama dengan Kejaksaan dalam penyuluhan hukum sebab kejaksaan merupakan mitra dinas pendidikan dalam penyuluhan hukum, jadi kami berharap kegiatan ini dapat terus berjalan secara berkala.
"Hukum itu dinamis dan terus berkembang sesuai kebutuhan zaman, terutama bagi kepala sekolah yang merupakan pejabat fungsional di UPTD harus terus di-upgrade dan diberi wawasan tentang hukum," tuturnya.
Kegiatan ini diisi pula dengan sesi tanya jawab yang disambut antusias oleh para kepala sekolah untuk memahami lebih dalam materi yang diberikan. (Forwaka)