"Kita harus sama-sama mempersepsikan bahwa suksesnya demokrasi bukan hanya saja tugas Bawaslu, KPU, maupun Forkopimda melainkan adalah tugas kita secara bersama-sama. Kita," kata Imam saat mengawali Deklarasi Kelurahan Pengawasan Partisipatif di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Minggu 7 Juli 2024.
Menurut Imam, penting bagi Bawaslu untuk mensosialisasikan, untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal demokrasi.
"Seperti yang sudah dideklarasikan tadi oleh Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung, bahwa ada hal-hal tertentu yang harus selalu menjadi perhatian kita. Dalam hal ini, kalau saya flashback ke pemilu kemarin, Bawaslu RI sudah merilis beberapa hal terkait potensi-potensi pelanggaran," tutur dia.
Lebih lanjut, Imam mengatakan bahwa Bawaslu RI pada Pemilu 2024 dimana Lampung masuk nomor dua paling rawan politik uang setelah Maluku Utara.
"Pada Pilkada ini, dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang 10 Tahun 2016, yang mana Dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 Pasal 187A Pemberi dan penerima politik uang dapat disanksi pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,- dan paling banyak Rp1.000.000.000,-, Untuk itu, kami mengimbau dan mengingatkan jangan ikut terlibat dalam hal politik uang" jelas Imam.
Kemudian, menurut Imam, Deklarasi Kelurahan Pengawasan Partisipatif merupakan salah satu upaya Bawaslu Lampung untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi Pemilu 2024.
"Dari deklarasi ini, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan pelanggaran Pilkada," kata Imam.(bd/inilampung)