INILAMPUNG.COM, Lampung Timur - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Lampung Timur menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung di ruang rapat DPRD setempat, Rabu ( 1 November 2023).
Rapat yang melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tersebut dilaksanakan untuk membahas dugaan pemangkasan dana Pilkades yang menuai perhatian.
"Ya mas kami Komisi I dan Komisi IV dipimpin Ketua DPRR Ali Johan Arif, kemarin sudah melaksanakan rapat dengar pendapat untuk menindak lanjuti terkait isu pemotongan dana pilkades," ujar Gunardi Ketua Komisi I DPRD Lampung Timur.
Gunardi melanjutkan, setelah mendengarkan keterangan dari pihak PMD dan BPKAD bahwa dana yang diberikan sesuai dengan hasil dari kesepakatan yang sudah disepakati bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.
"Awalnya memang pengajuan dari PMD itu 2,1 tetapi disepakati dengan kondisi keuangan yang ada di Lampung Timur makan disepakati bersama anggaran itu 1,6 miliar keseluruhannya," lanjut Gunardi.
Gunardi menambahkan hasil keterangan dari dinas PMD dan BPKAD bahwa dana 1,6 miliar itu dicairkan dua kali yang pertama yaitu 560 juta APBD murni dan diterima penyelenggara Pilkades masing-masing 5 juta dan sisanya dicairkan sebelum pelaksanaan pilkades.
"Jadi dana itu sudah terkirim dan sudah dibayarkan ke semua panitia penyelenggara total itu semuanya 1,6 miliar jadi tidak ada pemotongan apapun," kata Gunardi.
Terpisah Kadis PMD Yudi Irawan membenarkan bahwa sudah dilakukan Rapat dengar pendapat dengan DPRD Lampung Timur.
"Ya sudah dilakukan rapat dengar pendapat, dan apa yang sudah dicairkan itu sesuai dengan pagu anggaran yang telah disepakati, jadi tidak ada Pemotongan," kata Yudi. (AF)
Rapat yang melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tersebut dilaksanakan untuk membahas dugaan pemangkasan dana Pilkades yang menuai perhatian.
"Ya mas kami Komisi I dan Komisi IV dipimpin Ketua DPRR Ali Johan Arif, kemarin sudah melaksanakan rapat dengar pendapat untuk menindak lanjuti terkait isu pemotongan dana pilkades," ujar Gunardi Ketua Komisi I DPRD Lampung Timur.
Gunardi melanjutkan, setelah mendengarkan keterangan dari pihak PMD dan BPKAD bahwa dana yang diberikan sesuai dengan hasil dari kesepakatan yang sudah disepakati bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.
"Awalnya memang pengajuan dari PMD itu 2,1 tetapi disepakati dengan kondisi keuangan yang ada di Lampung Timur makan disepakati bersama anggaran itu 1,6 miliar keseluruhannya," lanjut Gunardi.
Gunardi menambahkan hasil keterangan dari dinas PMD dan BPKAD bahwa dana 1,6 miliar itu dicairkan dua kali yang pertama yaitu 560 juta APBD murni dan diterima penyelenggara Pilkades masing-masing 5 juta dan sisanya dicairkan sebelum pelaksanaan pilkades.
"Jadi dana itu sudah terkirim dan sudah dibayarkan ke semua panitia penyelenggara total itu semuanya 1,6 miliar jadi tidak ada pemotongan apapun," kata Gunardi.
Terpisah Kadis PMD Yudi Irawan membenarkan bahwa sudah dilakukan Rapat dengar pendapat dengan DPRD Lampung Timur.
"Ya sudah dilakukan rapat dengar pendapat, dan apa yang sudah dicairkan itu sesuai dengan pagu anggaran yang telah disepakati, jadi tidak ada Pemotongan," kata Yudi. (AF)