INILAMPUNGCOM -- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung menggelar diskusi soal proyek infrastruktur terutama kondisi buruknya jalan poros menuju lintas barat, di Balai Solfian Ahmad-PWI, Kamis (6/10/2022).
Diskusi Publik menghadirkan eksekutif dan legislatif itu memilih tema "Macet Jalinbar (Jalan Lintas Barat), Apa Solusinya?"
Pj. Bupati Pringsewu Adi Erlansyah, Bupati Pesawaran Dendy Romadhona, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Rien Marlia pun hadir.
Dari kalangan legislatif, tampak Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Ismet Roni juga hadir serombongan: Midi Ismanto (Fraksi Demokrat), Joko Santoso (FPAN), Muklis Basri (Fraksi Gerindra).
Ketua PWI Wira Hadikusuma menyebut pertemuan itu sebagai upaya lembaganya membantu kemacetan lalu lintas dijalur vital, yang menghubungan antara kabupaten. Dimana, mobilitas ekonomi akan terganggu jika lalu lintas kendaraan yang mengangkut hasil bumi petani terhambat.
Secara kelembagan (PWI) ingin membantu supaya Lalu Lintas Jalan di Lampung lancar,
“Kami berharap diskusi ini bisa menggagas adanya pelebaran jalan atau solusi lainnya. Sehingga apa yang kita gelar nantinya tidak hanya obrolan saja, tapi bisa berdampak bagi masyarakat,” kata Wirahadikusma, saat menyampaikan tujuan diskusi Publik.
Beban Kendaraan Meningkat
"Kemacetan jalan di Jalinbar disebabkan oleh volume kendaraan yang meningkat," kata Febrizal Levi Sukmana, Kepala Dinas BMBK Lampung, di acara itu.
Beberapa solusi yang perlu dilakukan adalah membuat jalan pintas, jalan lingkar hingga melakukan pelebaran guna meningkatkan kapasitas.
Levi mengungkap data Dinas Perhubungan, bahwa volume kendaraan di jalinbar sudah mencapai lebih dari 15 ribu.
Karena itu, dia menyarankan untuk solusi jangka pendek, perlu adanya jalan shortcut atau pintas. Terutama di ruas Kemiling Bandarlampung - Pesawaran.
Kemdiaan untuk di Pringsewu, dia menilai, kemacetan terjadi didalam kota. Sehingga diperlukan jalan lingkar.
"Pemerintah provinsi pernah membuat kajian, paling tidak dibutuhkan dua hingga empat meter ke kanan dan kiri," terangnya.
Meski demikian, dia menyebutkan, kendala utama dalam pelebaran jalan itu adalah pembebasan lahannya. Bahkan, menurut BPJN satu persegi diminta Rp3 juta.
Bupati Pesawaran
Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona menyebut, titik kemacetan terparah di jalinbar berada di simpang tugu coklat karena sebagai titik temu dari tiga bagian jalan yaitu, jalan provinsi, jalan nasional dan jalan kabupaten kota.
"Bahkan ibu kejari saya kemarin sampai stress karena terjebak macet di simpang tugu coklat dan langsung melaporkan kepada saya," ucap Bupati dua periode itu.
Dia mengaku telah mengadu (macet Jalinbar) ke level Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Presiden Jokowi saat meninjau vaksinasi pelajar dan bendungan di Pesawaran.
"Tapi mungkin keluhan saya terkait jalan ini masih nyangkut ditengah karena kan pekerjaan mereka tentu saja bukan hanya soal jalinbar," kata Dendi terkesan memaklumi birokrasi pemerintah pusat.
DPRD Lampung, Ismet Roni
Komisi IV DPRD Lampung meminta pelebaran jalan lintas barat (jalinbar) mendapat dukungan semua pihak.
Pelebaran jalan perlu diperjuangkan bersama untuk diusulkan ke pemerintah pusat melalui Gubernur Arinal Djunaidi.
"Saya kira ini perlu diperjuangkan bersama. Jadi nanti para bupati dan BPJN bisa mengusulkan ke pak gubernur. Supaya bisa diteruskan ke pemerintah pusat," kata Ismet saat tampil sebagai salah satu pembicara Diskusi Publik PWI Lampung, Kamis (6-10-2022).
Apalagi, dia menilai, Gubernur Arinal Djunaidi memiliki rekam jejak yang baik dalam lobi-lobi ke pemerintah pusat.
"Pak gubernur kita ini sangat luar biasa dalam berjuang. Tapi beliau harus mendapatkan dukungan kita semua," terangnya.
Untuk itu, dia berharap, melalui diskusi publik PWI Lampung bisa memberikan solusi dalam mengatasi kemacetan di Jalinbar.
Sehingga, solusi tersebut bisa diusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar memprioritaskan jalinbar.
"Secara politik, Komisi IV DPRD Lampung juga siap mendukung dan mendorong solusi kemacetan di jalinbar," tuturnya.
Selain itu, dia menyebutkan, perlu diberikan solusi jangka pendek terlebih dahulu dalam mengatasi kemacetan. Seperti rekayasa lalulintas. (*)