Cari Berita

Breaking News

Tanggapi Ultinatum Warga, DPRD Pesibar akan Adakan Kunjungan ke Kementerian LHK

Dibaca : 0
 
INILAMPUNG
Sabtu, 10 September 2022

 Ketua DPRD Pesibar, Agus Cik.

INILAMPUNG, Krui -- DPRD Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) membahas rencakan kunjungan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk membahas persoalan empat pekon terisolir di Kecamatan Bengkunat.

Ketua DPRD Pesibar, Agus Cik mengatakan Badan Musyawarah DPRD setempat segera membahas jadwal kunjungan ke LKH. Menindaklanjuti ultinatum warga yang akan memboikot pemilu 2024 karena pemerintah dinilai tidak memperhatikan pekon mereka.

Wilayah yang sudah dihuni sejak sebelum Belanda menjajah Indonesia itu, hingga ini masih sulit diakses dan terisolir akibat buruknya kondisi infrastruktur. Kondisi itu yang dialami warga di empat pekon di Bengkunat. Yaitu, Bandardalam, Waytiyas, Siringgading dan Wayharu.

“Masyarakat di empat Pekon itu bukan merupakan masyarakat biasa, artinya mereka itu adalah masyarakat adat sai batin marga. Hingga kini masyarakat adat itu  masih menjunjung tinggi rasa persatuan dan gotong-royong,” katanya.

Karena itu, kata dia, dengan adanya rencana masyarakat yang tidak akan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menyalurkan hak suara pada pemilu mendatang.

Hal itu harus menjadi perhatian bersama, meski rencana itu merupakan hak dari masyarakat. Mengingat tuntutan masyarakat hanya satu yakni dibangunnya akses jalan utama menuju empat pekon terisolir itu, katanya.

“Akses jalan utama menuju empat Pekon terisolir diwilayah itu merupakan wilayah kawasan hutan taman nasional bukit barisan selatan (TNBBS), sehingga harus ada persetujuan untuk membangun jalan tersebut,” jelasnya.

Dikatakannya, Pemkab dan DPRD Pesbar juga sudah cukup lama untuk minta perkembangan penjelasan dari pihak TNBBS. Tapi hingga kini belum ada kesimpulan dan membuahkan hasil. Karena itu, DPRD Pesbar terus berupaya menjaga dan menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait di Pesbar dan di luar daerah.

“Salah satunya dengan berkoordinasi ke Kementerian LHK, dan Komisi terkait di DPR RI, untuk menyampaikan kondisi dan harapan masyarakat Way Haru dan sekitaranya itu. Sehingga, nanti harapan masyarakat salah satunya terkait akses jalan itu bisa terwujud,” pungkasnya. (Eva)

LIPSUS