INILAMPUNG.COM, Lampung Timur - Masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Aparatur Pemerintah Desa Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Lampung Timur, Senin, 12 September 2022.
Demo tersebut diketahui menuntut Bupati Lampung Timur agar segera membayarkan kewajiban SILTAP secara penuh selama enam bulan dan Segera dikeluarkan No Induk Perangkat Desa (NIPD).
Melalui Koordinator aksi, Ibrahim Restu Saka mengatakan bahwa, bupati Lampung Timur diminta melaksanakan Peraturan Bupati Lampung Timur No. 02 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ADD tahun 2022.
"Segera bayarkan Siltap kami selama enam bulan selain itu segera keluarga NIPD sebab kami kawatir setelah pemilihan kepala desa diminta untuk mengundurkan diri, jadi kami sangat butuh NIPD itu," kata Ibrahim
Aksi tersebut diterima oleh Ketua DPRD Lamtim Ali Johan Arif, dia membenarkan bahwa dana siltap sudah dianggarkan dan sudah disetujui.
"Siltap sudah dianggarkan di APBD Perubahan dan sedah kami setujui, jadi ditunggu saja proses yang dilakukan Pemerintah Kabupaten dan DPRD Lampung Timur dalam memperjuangkan hak seluruh perangkat desa dan untuk tuntutan lain kami akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah," kata Johan didampingi Wakil Ketua Nawawi Iskandar.
Menanggapi hal itu, Pemerintah Lampung Timur melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Tarmizi untuk siltap sudah dianggarkan dalam APBD Perubahan tahun 2022.
"Begitu selesai anggaran disahkan dan dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi setelah selesai semua tahapan maka akan dilakukan pencairan, jadi saya minta perangkat desa untuk bersabar," kata Tarmizi.(dbs/inilampung)