 |
| Akses jalan menuju empat desa terisolir di Kecamatan Bengkunat, Pesisir Barat. |
INILAMPUNG, Krui -- Empat pekon/desa di Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, ini masih saja terisolir. Buruknya infrastruktur membuat masyarakat di wilayah itu terkucil meski Indonesia sudah 77 tahun merdeka.
Kempat desa terisolir tersebut adalah Wayharu, Bandardalam, Siringgading, dan Waytiyas. Ada lebih dari 27.900 jiwa yang hingga kini tak bisa menikmati pembangunan secara layak seperti di daerah lain.
Penyebab utama keempat desa itu terisolir adalah buruknya infrastruktur jalan dari Sumberrejo menuju Wayharu. Jalan ini menjadi akses utama bagi warga keempat desa di atas.
Karena itu, warga meminta pemerintah pusat segera meningkatkan kualitas jalan yang menuju ke sana. Berbagai upaya sudah dilakukan masyarakat agar pemerintah memperhatikan nasib mereka. Namun, usahanya sia-sia dan tak kunjung membuahkan hasil. Empat desa tersebut hingga kini tetap menjadi wilayah tersaing dan terisolir dari wilayah lain.
Capek dengan jeleknya infrastruktur akses jalan utama ke wilayah itu, warga mengultinatum pemerintah pusat. Mereka akan berunjukrasa ke Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) dan memboikot pemilu 2024.
Warga menuntut, pertama, segera wujudkan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkab Pesibar dan BBTNBBS sebagai dasar bisa dilakukannya peningkatan badan jalan Sumberrejo-Wayharu.
Tokoh adat Wayharu, M. Romzi, mengatakan Marga Belimbing yang kini disebut dengan Wayharu sudah lahir sejak tahun 1418. Artinya, jauh sebelum zaman penjajahan, Wayharu sudah dihuni oleh manusia.
"Kondisi tersebut menunjukkan betapa kami masyarakat Wayharu sudah merasakan keterisoliran sebelum Indonesia merdeka. Dan sekarang sudah 77 Tahun Indonesia merdeka, sedang kami masih terjajah dengan buruknya infrastruktur untuk menuju tanah kelahiran kami sendiri," ungkap Romzi, Senin 5 September 2022.
"Bukankah kami masih menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), persisnya di Kabupaten Pesibar, Provinsi Lampung, Republik Indonesia," sambungnya.
Dikatakan Romzi, bukan tidak ada upaya agar Wayharu bisa terbuka dan terlepas dari gelarnya sebagai wilayah terisolir. Sepengetahuannya, Pemkab Pesibar sejak 2016, awal periode pertama kepemimpinan sebagai Bupati Pesisir Barat, Agus Istiqlal hingga saat ini sangat kekeuh berupaya membuka akses Sumberrejo-Wayharu sepanjang 8,7 KM secara maksimal.
"Namun sayangnya upaya-upaya yang telah dilakukan itu banyak menemukan kendala besar, hingga berakibat tak kunjung terbitnya izin dari TNBBS untuk peningkatan badan jalan Sumberrejo-Wayharu," lanjut Romzi.
Sebab itu, Romzi mewakili seluruh masyarakat Wayharu berharap semua pihak mulai dari eksekutif dan legislatif ditingkat kabupaten, provinsi bahkan pusat, tak terkecuali organisasi yang mengelola secara langsung upaya konservasi alam dan pengembangbiakan hewan satwa liar Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC), yang berdampingan persis dengan wilayah dan masyarakat Wayharu, bisa bersama-sama menyumbangkan peran serta andilnya mewujudkan harapan masyarakat dan menuntaskan Wayharu dari segala keterisolirannya.
"Tidak ada hal besar lain yang kami (masyarakat Wayharu) harapkan selain adanya jalan menuju Wayharu yang layak dan maksimal. Karenanya atasnama masyarakat Wayharu kami sangat berharap semua pihak untuk bisa membantu mewujudkan harapan yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu ini," sambungnya.
Lebih jauh Romzi menerangkan bahwa selama ini masyarakat Wayharu sangat mematuhi dan mendukung program konservasi alam dan pengembangbiakan hewan satwa liar. "Selama ini kami tidak pernah melanggar hal-hal yang menyangkut dengan TNBBS dan isinya. Kami pun berani memastikan jika pemerintah mewujudkan adanya jalan yang layak dan maksimal menuju Wayharu, maka masyarakat Wayharu siap mematuhi aturan dan mendukung program pemerintah. Kami siap menjaga hutan serta isinya yang terkandung dalam wilayah TNBBS," tegasnya.
Masih kata Romzi, sebaliknya jika pemerintah membiarkan badan jalan akses menuju Wayharu hanya berupa tanah merah, justru berpotensi merusak hutan disekitar badan jalan. Bagaimana tidak, ketika musim penghujan melanda badan jalan berubah menjadi kubangan dan dipastikan tidak bisa dilalui oleh kendaraan angkutan gerobak dan ojek motor meskipun sudah dimodifikasi sedemikian rupa untuk melintasi jalur ekstrem.
"Kondisi badan jalan yang berubah menjadi kubangan membuat para angkutan gerobak atau tukang ojek motor enggan melintas dikubangan badan jalan, dan justru mereka membuat jalan baru untuk gerobak dan motor mereka dengan cara menebang pepohonan yang ada disepanjang sekitar jalan di wilayah TNBBS," ujarnya.
"Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa potensi kerusakan hutan lebih besar jika badan jalan tidak dilakukan peningkatan. Berbeda jika jalan menuju Wayharu sama dengan jalan didaerah lainnya, seburuk apapun cuaca selama jalan tidak rusak maka masyarakat yang biasa keluar masuk Wayharu tidak akan membuat jalan baru yang bisa merusak hutan," imbuhnya.
Romzi menandaskan kendati masyarakat Wayharu hingga saat ini masih berkutat dengan keterisolirannya, masyarakat tetap menantikan dan berharap agar pemerintah bisa segera mewujudkan ciita-cita semua masyarakat Wayharu yakni dapat merasakan kemerdekaan layaknya masyarakat Indonesia yang lain yang tinggal di wilayah dengan suguhan infrastruktur yang serba maksimal.
"Namun jika penantian kami ini tidak juga tiba waktunya untuk terwujud dan cita-cita kami untuk bisa sama dengan wilayah lainnya diluar Wayharu tidak juga akan tertunaikan. Jangan salahkan kami sebagai masyarakat Wayharu jika kami melakukan tindakan yang lebih jauh dan brutal. Masyarakat Wayharu siap menggelar demo ke BBTNBBS, dan bahkan masyarakat Wayharu bukan tidak mungkin akan melakukan boikot terhadap pelaksanakan pemilu pada 2024 mendatang," tukasnya.
Sekedar diketahui harga-harga beberapa jenis kebutuhan khusus di wilayah Wayharu saat ini sangat mencekik masyarakat. Contohnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite saja mencapai harga Rp16 ribu per Liter, sedangkan harga tabung gas elpiji 3 Kg harganya mencapai Rp55 ribu per tabung.
Tidak hanya itu selama puluhan tahun masyarakat Wayharu lebih memilih menyimpan hasil perkebunan mereka seperti kopi, lada, cengkih, dan hasil bumi lainnya di rumah mereka masing-masing ketimbang menjualnya di luar wilayah Wayharu. Hal itu disebabkan mahalnya biaya transportasi yang harus dikeluarkan jika masyarakat mau memobilisasi hasil kebunnya keluar dari Wayharu. (Eva)