 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2AP3KB) Kabupaten Pringsewu gelar pelatihan penyusunan Gender Analisys Pathway (GAP) dan Gender Budget Statemen (GBS). |
INILAMPUNG, Gadingrejo -- Kesetaraan gender di Kabupaten Pringsewu dinilai sudah berjalan dengan baik. Khususnya tentang keterwakilan perempuan di legislatif dan eksekutif.
Keterwakilan perempuan di legislatif saat ini sudah hampir 30 persen. Perempuan ada yang menempati jabatan strategis di eksekutif, mulai eselon II, eselon III dan IV. "Bahkan ada juga camat perempuan," ucap Sekdakab Pringsewu Heri Iswahyudi.
Dia mengatakan hal itu saat membuka pelatihan penyusunan Gender Analisys Pathway (GAP) dan Gender Budget Statemen (GBS) diikut 40 peserta perwakilan OPD dan kecamatan.
Kegiatan sehari itu diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2AP3KB) Kabupaten Pringsewu, berlangsung pada Rabu (31-8-2022) di Hotel Regency Gadingrejo.
Sekdakab Pringsewu mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap pelatihan ini mampu menjadi salah satu solusi untuk meminimalisasir kesenjangan gender di dalam masyarakat. Sehingga Kabupaten Pringsewu dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor pembangunan demi tercapainya Kabupaten Pringswu yang lebih baik.
Dia juga meminta kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga tersusun analisa anggaran yang responsif gender di OPD masing-masing.
"Setelah selesai pelatihan ini, diharapkan saudara-saudara dapat menindaklanjutinya di OPD masing-masing. Harapan kita ke depan anggaran yang responsif gender pada program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dapat terwujud,” ujat Heri.
Seementara Kepala Dinas P2AP3KB Kabupaten Pringsewu Nang Abidin Hasan mengatakan, tujuan pelatihan ini adalah meningkatkan pemahaman focal point OPD tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender melalui metode Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS).
Selanjutnya, dapat meningkatkan jumlah program dan kegiatan OPD yang ditelaah menggunakan metode GAP dan GBS serta meningkatkan jumlah Anggaran yang Responsif Gender (ARG).
Nang Abidin Hasan menambahkan kegiatan itu juga merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi salah satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan.
Menurutnya, isu gender adalah isu yang membahas tentang perbedaan peran, status, tanggung jawab dan fungsi laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi sosial bukan didasarkan pada perbedaan biologisnya. "Oleh karena itu hendaknya kita tidak salah kaprah dalam memahami tentang kesetaraan gender ini,” imbuhnya. (tyo)