 | ||
|
INILAMPUNG.COM, Tanggamus - Problem utama e-Warong, memang dibentuk berbasis proyek dan moral hazard.
Hal itu dibuktikan dengan hampir semua titik rumah warga yang dijadikan elektronik warung gotong royong (e-Warong), bukan toko atau warung warga yang memang sudah beroperasi setiap hari.
Melainkan, sebatas dibentuk karena kedekatan dengan para pendamping. Yang dapat tugas dari Kemensos mengawal jalannya Program Keluarga Harapan (PKH).
Belakangan, para pendamping itu kebanyakan punya afiliasi parpol dan jadi mesin politik dalam setiap kontestasi. Baik itu Pileg maupun Pilkada. Termasuk tumpang tindihnya antara TKSK dan Pendamping PKH, juga ada Pendamping Desa yang semua relawan, beda tupoksi meski yang diurus adalah warga miskin dengan beragam varian, yang menjadi sasaran utama dari bantuan sosial dari pemerintah.
Maka, ketika Bansos Sembako mulai digulirkan pemerintah dalam paket program BPNT (Bantuan Pangan Nontunai). Modal dan bahan yang mesti disiapkan e-Warong, agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mudah mendapatkan, menjadi jejaring mafia dan dimanfaatkan para pengambil “kebijakan jahat” yang secara sistematis menangguk keuntungan, termasuk memaksa dengan sistem monopoli.
Hal itu diungkap secara gamblang oleh beberapa anggota DPRD Tanggamus yang diwawancarai inilampung.com.
Baca Berita:
Lebih jauh, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus, Zulfadli menjelaskan mekanisme penyaluran Bansos Sembako. Meski membantah adanya intervensi bupati atas pengadaan sembako di semua e-Warong di Kabupaten Tanggamus, namun menegaskan.
“Jika e-Warong punya kecukupan modal akan belanja sendiri, boleh juga mereka mencari suplayer untuk kebutuhan melayani sembako bagi KPM-nya,” kata mantan Kadis Perdagangan di Pemkab Tanggamus itu pada media ini.
Secara tersirat, Kadisos Tanggamus tak membantah rumor dan pertanyaan wartawan. Bagaimana ada satu pengusaha untuk semua e-Warong di Kabupaten Tanggamus? Dan lazimnya praktik monopoli oleh pengusaha jahat, seperti berita-berita sebelumnya, se-Provinsi Lampung, pengusaha yang jadi pemasok untuk e-Warong tidak banyak. Yang menarik lagi, nama-nama yang disebut sebagai pengusaha suplaiyer sembako itu bukan pedagang sembako.
“Kalau semua desa dari saya, sudah kaya saya,” ujar Nahwan Taufik, Direktur CV Dwi Karya Makmur.
Nahwan Taufik disebut Relawan TKSK sebagai pemasok tunggal untuk semua sembako di Kabupaten Tanggamus. Bahkan, meski pencairan beaya dari bansos sembako itu melibatkan Bank Mandiri Cabang Pringsewu, ternyata bukan persoalan dan tak terdengar ada kendala. Sebab, beberapa anggota DPRD Tanggamus menjelaskan, ada tangan kekuasaan yang terlibat.
“Ya itu, Pak Bambang sepertinya jadi pemodal utama,” ucap Ahmad, pendamping TKSK.
Wartawan media ini, cukup kesulitan mendapat konfirmasi dari Bambang Kurniawan. Termasuk ke Bupati Tanggamus, Hj. Dewi Handajani. Pesan dan beberapa pertanyaan ke nomor 0811****36 yang banyak disebut nomor WA bupati itu, meski terlihat sudah dibaca, tapi belum direspon.
Benarkah Bambang Kurniawan, suami Bupati Tanggamus itu, yang selama ini jadi bandar bansos sembako yang memberi modal pada semua e-Warong? Apakah pemindahan kepala dinas perdagangan ke dinas sosial juga punya pengaruh? Sumber media ini menjelaskan secara lebih detail, bahwa pola yang dimainkan dalam menangguk keuntungan dari Bansos Sembako ini hampir sama di semua kaputaen dan kota se-Lampung. Yakni, melibatkan Dinsos Provinsi, Kepala Daerah, dan suplaiyer atau pemodal.
Pemasok sembako di e-Warong seperti Nahwan Taufik menjelaskan, bagaimana dirinya tak bisa sepenuhnya menguasai Kabupaten Lampung Selatan. “Saya hanya di Kecamatan Tanjung Sari yang semua desa, tidak bisa semua,” kata dia.
Sebab, Kadisos Lampung Selatan Dulkahar, juga disebut menyiapkan beberapa perusahaan pemasok. Seperti Apdesi, CV Ansoruna dan beberapa pemasok level kecamatan dengan beragam latar belakang. Satu hal yang pasti, tidak ada di antara suplaiyer sembako itu yang murni pedagang sembako. Melainkan dari profesi lain. Selain Nahwan, ada juga politikus, mantan pejabat, dan juga pejabat aktif di Pemprov Lampung yang jadi pemasok.
Namun demikian, di Kabupaten Tanggamus cukup unik. Pasalnya, seseorang yang selama ini tidak dikenal sebagai pengusaha sembako, mendadak jadi suplayer tunggal di semua e-Warong. Selain butuh modal besar, pasti membuat jejaring baru dalam pasokan sembako yang akan dibagikan. Ditambah, proses penyaluran BPNT melalui Bank Pemerintah. Artinya, pengusaha besar sekalipun tak akan bisa, tanpa akses kekuasaan dan melibatkan banyak pihak. Menariknya, hal itu sama sekali nyaris tanpa persoalan hukum. Disorot media juga tidak.
“Kita bicarakan sajalah, banyak juga teman-teman (media) lain yang kita libatkan,” ujar Direktur CV DK itu.
Senada dengan hal itu, Sekretaris Disos Tanggamus, Usman menjelaskan jika program bansos itu melibatkan Polres, Dandim, dan Komisi IV DPRD setempat. Sementara bank negara yang dipakai di Kabupaten Tanggamus adalah Bank Mandiri Cabang Pringsewu.(end/inilampung)