 |
| Bupati Tanggamus Dewi Handajani, ketika launching pemberian Bansos, di Balai Pekon Purwodadi, Gisting, Jum'at 23 Juli 2021(Tanggamus.go.id) |
INILAMPUNG.COM, Tanggamus - Bansos khusus sembako atau BPNT dari pemerintah pusat, dianggap bukan menguntungkan warga. Justru, disebut merugikan dan hanya jadi bancakan pejabat daerah.
Pasalnya, nilai bahan pangan yang diberikan ke PMK, tidak sebanding dengan nominal pagu anggaran dari Kemensos. Termasuk pola distribusinya, berbeda dengan juklak dan juknis yang tertuang dalam buku Pedoman Umum Program Sembako yang diterbitkan oleh Kemenko PMK, 2020.
Demikian diucapkan beberapa anggota DPRD Tanggamus, merespon kacaunya bantuan sosial (bansos) yang baru-baru ini didistribusikan. “Kami Fraksi PAN di DPRD Tanggamus juga menyesalkan proses pembagian (BPNT) itu,” kata Iflah Haza, merespon nilai pembagian Bansos Sembako di Kecamatan Cukuh Balak.
Iflah meminta semua lapisan masyarakat ikut mengawasi bantuan untuk warga itu. Senada, diungkap Fraksi NasDem di DPRD Tanggamus, Jhony Wahyudi yang menyesalkan pola distribusi bansos. “Sama sekali tidak menggerakkan roda ekonomi masyarakat, hanya menguntungkan kalangan tertentu,” kata dia.
Banyak informasi menyebut, proses pembagian bansos sembako, hanya diberikan pada daftar dari data penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Yang distribusinya juga melibatkan para pendamping PKH.
“Ya, memang PMK yang menerima BPNT itu warga yang sama yang menerima PKH juga berupa BST (Bantuan Sosial Tunai), tapi kami hanya membagikan, barangnya sudah ada,” kata Haris, salah satu pendamping PKH di Kabupaten Tanggamus.
Baru Haris yang berkenan diwawancarai inilampung.com, Minggu, 31 Juli 2021. “Kalau tak salah ada 18 ribu sekian warga yang menerima BPNT itu,” ujar dia.
Baik Koordinator PKH Wilayah Lampung, Wassalam Irpangi maupun Koordinator PKH Tanggamus, Habibullah, belum bisa dikonfirmasi. Terkait apakah mereka juga terlibat sebagai suplyer sembako atau sebatas yang membagikan.
Dari Haris itulah terkuak, program BPNT yang mestinya melibatkan e-Warong yang sejak 2019 dibuat di beberapa titik di Kabupaten Tanggamus, tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
“Semua diurus Bupati,” kata dia, singkat.
Pantauan e-Warong di Kecamatan Wonosobo, ternyata juga hanya rumah biasa. Bukan lazimnya warung atau toko kelontong. Justru tak jauh dari e-Warong itu, ada warung biasa yang lumayan lengkap.
“Itu hanya proyek, Pak, justru kami toko yang sejak dulu ada, tidak tahu kalau ada proyek-proyek model (e-Warong) itu,” ucap Wasriah (42) pemilik warung kelontong di jalan masuk dekat pantai Kota Agung.
Justru yang ada, jelas dia, secara manusiawi sering jengkel dengan tetangganya yang selalu dapat PKH. “Kalau hutang di sini. Eh, begitu PKH cair, belanja ke Indomart,” cerita dia.
Sebagai penjual warung kelontong yang sudah puluhan tahun, menurut Wasriah, pihaknya pasti bisa untung besar jika belanja telur yang dibagikan ke warga itu dari warungnya. “Harga juga pasti bersaing, umumnya telur ayam, lah, Pak, dimana-mana harganya pasti sama,” kata dia.
Ajang Pencitraan Sekaligus Bisnis
Semua bentuk bantuan yang disalurkan ke tengah warga, baik bersumber dari APBN melalui kementerian maupun dari APBD, termasuk dana desa yang juga menyiapkan program bantuan bagi warga miskin, ternyata bukan saja mendongkrak citra kepala daerah. Di Kabupaten Tanggamus, dianggap justru jadi bisnis sampingan bupati.
“Secara pastinya saya tidak tahu, yang saya tahu hanya sudah disiapkan pimpinan,” ujar pejabat di SKPD Tanggamus.
Beberapa camat dan pejabat di SKPD Tanggamus juga belum merespon pertanyaan inilampung.com melalui pesan WA. Dirinya hanya menjelaskan modus yang dijalankan, tepatnya orang dekat bupati.
“Modus yang dipakai cukup rapi. Melalui camat, seluruh e-Warong yang ada di kecamatannya, dikumpulkan. Lalu disarankan dan disepakati agar mendapat pasokan barang dari satu perusahaan suplyer,” ucap dia melalaui sambungan telepon, Minggu, 31 Juli 2021.
Menurut dia, silahkan dicek, semua e-Warong di Tanggamus itu dapat barang yang bakal dibagi ke warga dari mana. “Itu jejaringnya sampai oknum pejabat di Dinsos Provinsi, SYR, ” ucapnya.
Namun demikian, Sekretaris Dinas Sosial Tanggamus, Usman menjelaskan bahwa semua program dari pemerintah itu untuk membantu masyarakat. Pemkab Tanggamus juga menggandeng Polres, Dandim, dan Komisi IV DPRD Tanggamus. Yang diketahui, Tanggamus mendapat 642.740 Kg beras, total KPM (Keluarga Penerima Manfaat) ada 64.274 yang tersebar di di 20 kecamatan 299 Pekon, dan 3 Kelurahan.
“Masing-masing KPM dapat jatah 10 Kg beras, mudah-mudahan dengan adanya program ini akan dapat mewujudkan cita-cita kita dalam mensejahterakan masyarakat Tanggamus," kata Usman.
Berbeda dengan daerah lain di Provinsi Lampung, pembagian bansos sembako di Tanggamus terkesan spesial, dikawal langsung oleh relawan para pendamping PKH. Bahkan, jadi ajang rilis pemerintah provinsi terkait launching Kartu Indonesia Sejahtera (KIS) yang langsung dihadiri Manajer Bank Mandiri Cabang Pringsewu. Dan tentu saja, seremoni yang melibatkan sambutan dan hadirnya Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani.(end/inilampung)