INILAMPUNG.COM, Tanggamus - Pembagian bantuan sosial (bansos) sembako dari pemerintah, yang saat ini disebut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), mulai didistribusikan ke tengah masyarakat.
Namun demikian, bukan membantu masyarakat dan menghidupkan roda ekonomi warga, justru yang ada hanya jadi ajang bancakan uang pemerintah oleh segelintir oknum yang berwenang.
"Selain bantuannya tidak tepat sasaran, terkesan hanya permainan oknum berwenang," demikian diucapkan wakil rakyat di DPRD Tanggamus, Johny Wahyudi pada inilampung.com, Sabtu, 31 Juli 2021.
Menurut dia, selain bantuan yang ada tidak sesuai ketentuan dan nominal yang sudah ditetapkan pemerintah. "Hanya memperkaya pihak-pihak tertentu saja," tegas anggota Fraksi NasDem di DPRD Tanggamus itu.
Dia menjelaskan, bansos sembako di Kecamatan Gunung Alip yang diketahuinya, bukan saja tak melibatkan pelaku usaha sembako sekitar. Data penerima juga hanya duplikasi dari data PKH.
"Jadi itu penerima bantuan uang PKH juga menerima bansos sembako, kan kacau, warga lain tak kebagian," ujar dia.
Karut-marutnya bansos sembako yang mestinya program ideal untuk mensejahterakan rakyat, justru sebaliknya dan jadi bumerang. "Di sini (Kecamatan Gunung Alip) yang bagi juga relawan PKH," kata dia.
Diketahui, bansos sembako di Pekon Ciherang dan Banjar Agung, berisi beras 10 Kg, sayur, telur 10 butir, dan ayam 8 ons.
Semuanya tidak ada yang dibeli dari daerah atau warung warga lokal. "Padahal, banyak sayur dan ada pabrik beras di sekitar," kata dia.
Total bantuan kalau dihitung berbasis rupiah, per KK tak lebih dari Rp.150 ribu.
Sementara itu, nilai Bansos BPNT sendiri, diputuskan pemerintah melalui Kementerian Sosial sebesar Rp.600 ribu.
Tumpang tindih data PKH yang diakui Menteri Sosial, ternyata justru dengan bebas dipraktekkan di daerah-daerah.(end/inilampung)