 |
| Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim membuka Musrenbang Tahun 2022 Kabupaten Pesisir Barat yang digelar secara daring. |
INILAMPUNG, Pesisir Barat - Pemkab Pesisir Barat atau Pesibar menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2022 di Hotel Sartika Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah, Kamis 25 Maret 2021.
Musrenbang yang digelar secara daring, dibuka Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim. Diikuti Pelaksana Harian (Plh) Bupati Pesibar N Lingga Kusuma dan seluruh kepala dinas/instansi dan camat se-Pesibar.
Dalam sambutannya, Lingga mengatakan dengan segala keterbatasan, harus mampu menyatukan persepsi pikiran, dan tekad untuk bersama-sama merencanakan arah pembangunan Kabupaten Pesisir Barat tahun 2022. Serta bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah pekon/desa.
 |
Musrenbang Pesisir Barat digelar secara daring diikuti Plh Bupati N Lingga Kusuma dan seluruh kepala dinas/instansi serta camat se-Pesisir Barat. |
Dengan berakhirnya periodesasi RPJMD tahun 2016-2021 dan akan dimulainya periodesasi RPJMD tahun 2021-2026, maka harus direncanakan dengan baik. Sehingga dapat mewujudkan Pesisir Barat yang madani dan sejahtera.
Beberapa sektor yang harus menjadi kebijakan pembangunan antara lain soal prasarana dan sarana dasar wilayah, infrastruktur perekonomian berbasis pariwisata, sumber daya alam dan kearifan lokal.
Kemudian, kebijakan untuk membangun Pesisir Barat yang asri dan lestari, sumber daya manusia produktif dan berdaya saing, membangun kehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya dan tentram dengan mengedepankan supremasi hukum, serta membangun pemerintahan yang baik dan bersih.
Berdasarkan pada hal tersebut di atas, kata Lingga, RKPD Pesisir Barat tahun 2022 diarahkan untuk pembangunan ekonomi daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Disebutkan, ada lima prioritas pembangunan daerah. Yaitu, pertama pembangunan sumber daya manusia. Kedua, pembangunan infrastruktur dengan arah kebijakan.
Ketiga, pembangunan ekonomi masyarakat dengan arah kebijakan. Keempat, pengentasan kemiskinan dengan arah kebijakan. Kelima, reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan arah kebijakan. (eva/inilampung.com)