INILAMPUNG.COM, Pringsewu - Sejak tiga bulan posko pengaduan bantuan sosial dibuka, Ombudsman RI Provinsi Lampung menerima 80-an laporan dari masyarakat.
"Kami ingin melihat di mana permasalahannya dan apa yang perlu diperbaiki," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf saat menyerahkan Laporan Hasil Tata Kelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
Laporan itu diserahkan Nur Rakhman Yusuf kepada Bupati Pringsewu Sujadi di ruang kerjanya, Kamis (10-12-2020).
Menurut Nur Rakhman, kegiatan itu hanya dilakukan di Kabupaten Pringsewu, Pesawaran, Lampung Selatan dan Kota Bandarlampung serta Provinsi Lampung.
"Untuk Pringsewu memang spesial, tim yang datang agak lengkap, sekaligus untuk bersilaturahim," katanya.
Dia menginginkan agar kerjasama di antara lembaga dapat lebih terjalin. "Kita tentu tidak ingin menjadi bagian dari masalah, tetapi ingin menjadi bagian dari solusi," ujarnya.
Sementara Sujadi, didampingi Pj Sekdakab Hasan Basri, menyampaikan terimakasih kepada Ombudsman RI dan laporan tersesbut menjadi masukan bagi pemerintah daerah.
Dengan demikian, dapat diketahui apa saja yang menjadi kekurangan terkait tata kelola tersebut, sehingga perlu segera ditangani dan diperbaiki lebih serius. "Apapun hasilnya tentunya akan segera kami tindaklanjuti", ujarnya.
Wakil Bupati Pringsewu Fauzi berharap Kabupaten Pringsewu dapat juga meraih penghargaan TPAKD dari Otoritas Jasa Keuangan diantaranya dengan terus mendorong akses keuangan daerah melalui berbagai potensi unggulan yang dimiliki Kabupaten Pringsewu.
Selain itu, kata Fauzi, pihaknya berupaya akan lebih intens lagi untuk melakukan literasi keuangan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan, termasuk mengenalkan dunia keuangan dan perbankan kepada para pelajar.
"Selain itu juga berupaya untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat seperti UMKM guna mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat," katanya. (tyo/inilampung.com)