KRLUPB Siapkan Pejabat Kependudukan di Sidang Kedua DKPP

0
53

INILAMPUNG.Com – Koalisi Rakyat Lampung untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) kembali akan mengikuti sidang di DKPP, Rabu (15/11/2017) besok.

Untuk mengikuti sidang di DKPP,  hari ini KRLUPB selesai berbenah dan siap berangkat ke Jakarta.

“Karena besok pagi, Rabu 15 November 2017 akan menghadiri sidang ke-2 DKPP atas laporan KRLUPB kepada teradu 1 Ketua Bawaslu RI atas dugaan pelanggaran kode etik terkait timsel Bawaslu Lampung dan teradu 2 ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah atas dugaan pelanggaran kode etik dan potensi pelanggaran pidana terkait dokumen kependudukan,” ujar Kordinator KRLUPB, Rakhmat Husein dalam rilisnya, Selasa (14/11/2017).

Rakhmat mengatakan KRLUPB berangkat ke Jakarta full team, dengan strategi dan bukti baru serta resmi, bahkan mempersiapkan saksi seorang pejabat kependudukan di Jakarta jika diperlukan untuk kembali memperkuat pembuktian kesimpulan sidang DKPP fase 1.

“Tidak ada pretensi atau motif pribadi atas gugatan KRLUPB kepada ketua Bawaslu Lampung selain murni menegakkan etika dan aturan agar kelak pelaksanaan pesta politik rakyat bisa berjalan dengan jujur dan adil dengan hasil benar-benar representasi dari keinginan rakyat,” ungkapnya.

Rakhmat menjelaskan bahwa KRLUPB ingin penyelenggara pemilu dan pemilukada adalah orang-orang baru yang punya integritas, harga diri, kejujuran, dan loyal pada UU dan aturan, bukan penyelenggara pemilu/pemilukada yang menyelewengkan kewenangannya, asyik berselingkuh dengan calon peserta pemilu/pemilukada yang hanya bermodalkan materi yang disponsori oleh perusahaan demi mewujudkan ambisi politik seseorang dan kepentingan modal.

“Sudah cukup kesusahan yang rakyat terima, jangan buai rakyat dengan membiarkan politik uang, politik gula-gula, politik jalan-jalan/ziarah, jangan tipu rakyat dengan politik kesenangan sesaat namun pada akhirnya rakyat menanggung derita 5 tahun ke depan!,” jelasnya.

Rakhmat menambahkan harusnya Bawaslu adalah garda terdepan sebagai institusi yang dibentuk oleh UU untuk mencegah politik uang terjadi, mendidik rakyat dengan tegas dan jujur bahwa politik menentukan hidup rakyat ke depan.

“DKPP bukan langkah terakhir, akan ada proses peradilan lain yang siap ditempuh!,” tandasnya. (ril/wws/ilc-2)

LEAVE A REPLY