{{ message }}

Disnakertrans Banten Dinilai PHP Tangani Kasus Aduan Buruh


INILAMPUNG.Com - Serikat Buruh Semen Gresik Group (SGG), yang berafiliasi dengan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indoneisa (KASBI), menilai Disnakertrans Provinsi Banten sangat lamban dalam menindak tegas kasus pengaduan buruh PT.SGG yang memutus Hubungan Kerja sepihak. Akibatnya, nasib 178 karyawan PT SSG yang di PHK tanpa pesangon sudah 11 bulan nasibnya tidak tentu arah. Sementara pihak Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan tidak melakukan tindakan. Kordinator Serikat Buruh PT.SSG  Samirwan saat berada di halaman Kantor Disnakertrans Provinsi Banten, Rabu (15/11/2017) kemarin mengatakan perusahaan PT. SGG Prima Beton, yang sekarang beralih menjadi PT.Semen Indonesia, berlokasi di Wilayah Serang, Tanggerang dan Cilegon, melakukan PHK sepihak terhadap 178 pekerjanya. Menurut Samirwan dengan melakukan PHK sepihak, PT SSG telah melakukan pelanggaran atas  UU Ketenagakerjaan no 13 TH 2003. "Bagian pengawasan dalam menangani aduan kerap kali lamban untuk memproses pengaduan dari buruh," ujarnya dalam rilis yang diterima inilampung.com. Padahal menurutnya, dalam salinan nota surat yang di sahkan oleh PHI bahwa mereka statusnya menjadi pemberi kerja di PT Semen Indonesia. Akan tetapi Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Banten dalam hal ini bagian pengawasan tidak berani memastikan nota surat yang sudah disahkan. "Awalnya perusahaan melakukan pelanggaran hak normatif seperti pemberian BPJS yang tidak beraturan diberikan perusahaan PT SGG Prima Beton kepada pekerjanya. Selain itu, status kita juga di Outsorcingkan dan diputus hubungan kejanya. Padahal prodak kita itu bukan musiman. Dan kami mencoba menyelesaikan kasus ini dengan musyawarah dengan perusahaan, akan tetapi tidak ada kesepakatan dan kita menempuh jalur litigasi. Selain itu, kita juga telah memenangkan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dimana perusahaan kalah dalam menggugat semua buruh dalam status kerjanya. Kita dari bulan Januari setiap minggunya selalu ke Pengawasan Provinsi Banten menanyakan perihal kasus ini, sudah sampai mana permasalahannya, akan tetapi pihak pengawasan selalu berkata. Kami dari pengawasan sedang proses kasus ini," ungkap Sumirwan. Sedangkan ditempat terpisah, Ubaidilah Kabid Pengawasan Provinsi Banten membantah pihaknya  lamban  dalam menangani kasus pengaduan buruh  PT SGG. “Kita bukan lamban dalam menangani pengaduan ini, akan tetapi dari pengawasan sudah melayangkan surat kepada perusahaan bahkan sudah diberikan ke Pengadilan. Akan tetapi itikad dari perusahaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut terutama status hubungan kerjanya terlebih dahulu diselesaikan. Selain itu, Perusahaan PT SGG tidak hanya di Banten karena kasus ini menyangkut di tiga Wilayah, Banten, Jakarta, dan Jawa Barat, tentu ini kebijakannya dari Kantor Pusat. Tentunya tidak sesederhana ini dalam penyelesaian kasusnya harus tahap demi tahap," jelasnya (ril/ilc-2)

Terpopuler