Zulkifli, Masuk Daftar 10 Pejabat yang Diawasi

Ketua MPP PAN Amien Rais, kandidat ketua umum PAN Hatta Radjasa, dan Sekjen PAN Zulkifli Hasan, menghadiri Rakernas PAN, di Batam, Kamis (7/1)

Ketua DPP PAN Hatta Rajasa, Amien Rais, dan Sekjen DPP PAN Zulkifli Hasan (foto net)

INILAMPUNG.Com — Menhut Zulkifli Hasan, masuk dalam daftar 10 nama pejabat negara yang perlu diawasi secara ketat dalam penggunaan anggaran karena ia berafiliansi baik dengan kampanye pemilu 2014 maupun sebagai caleg DPR RI.

“Audit terhadap 10 menteri yang maju jadi caleg akan dilakukan berbasis program kementerian,” kata Daniel Zuchron, (19/8) di Jakarta.

Kemudian Menteri Perhubungan EE Mangindaan dari dapil Sulut. Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin di dapil Sulawesi Tenggara. Menteri Energi dan SDM Jero Wacik yang diusung di dapil Bali. Dan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dari dapil Daerah Istimewa Yogyakarta.

Saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Telah membuat aturan mengenai larangan kampanye

pejabat negara yang menggunakan

iklan pesan layanan

masyarakat

Selain Demokrat, PKS juga menjadikan dua kaderya yang menjabat menteri sebagai caleg. Pertama, Menteri Pertanian Siswono di dapil Jawa Tengah X. Kedua, Menteri Komunikasi dan Informasi Tiffatul Sembiring dari dapil Sumut I.

Temu kader PAN

Pasangan Cagub Herman HN dan Zulkifli Hasan

Caleg menteri juga diusung PKB, yakni Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar di dapil Jatim VIII. Dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zainal di dapil NTB.

Caleg menteri terakhir, diusung Partai Amanat Nasional (PAN). Yaitu Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dari dapil Lampung I.

Pengawasan yang akan dilakukan Bawaslu, menurut Daniel akan dibagi menjadi pengawasan anggaran yang digunakan untuk kampanye dan pengawasan bentuk pelaksanaan kampanye.

Saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat aturan mengenai larangan kampanye pejabat negara yang menggunakan iklan pesan layanan masyarakat.

Untuk aspek penggunaan anggaran, Bawaslu akan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Walaupun diakui Daniel, untuk mengawasi penggunaan anggaran berbasis program Bawaslu pasti akan menghadapi kendala.(*/rep)

Komentari Berita Ini

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>