{{ message }}

Tiga Lembaga Pemerintah Segel Tempat Wisata Pulau Tegal

Selasa, 6 Agustus 2019 - 02:59:23 AM | 174 | Hukum

Tiga Lembaga Pemerintah Segel Tempat Wisata Pulau Tegal
Taman wisata Pulau Tegal disegel. Foto. Ist.

INILAMPUNG.com - Tiga lembaga pemerintah secara bersama-sama menyegel tempat wisata Pulau Tegal Mas, Kabupaten Pesawaran. Tempat rekreasi yang berada di Teluk Lapung ini disegel karena tidak dilengkapi dengan perizinan alias berberoperasi secara liar.

Ketiga lembaga pemerintah itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Plang segel yang memuat larangan penggunaan fasilitas wiasta itu dipasang pantai dekat dermaga penyeberangan Sari Ringgung pada Selasa, 6 Agustus 2019.

Hadir dalam pemasangan plang Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Rido Sani, Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan pada KKP M. Eko Rudianto, Direktur Pengawasan ATR/BPN Wisnubroto, Kasi Penatagunaan Tanah Kanwil BPN Prov Lampung Edi Riyanto, serta Kasi Penataan Tanah BPN Pesawaran Didik Rudianto dan jajaran pemda Prov Lampung dan Kabupaten Pesawaran.

Selain itu, turut menyaksikan penyegelan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang.

Kepada media, Saut menyatakan, KPK mendukung mendukung penyegelan operasional tempat wisata Pulau Tegal Mas.

“Penghentian khususnya terkait kegiatan penyeberangan dari dermaga reklamasi di Pantai Ringgung karena menganggu keramba jaring apung-KJA di zona budidaya,” ujar Saut.

Saut menambahkan, penertiban ini bertujuan menghentikan semua pelanggaran yang mungkin terjadi di masa depan, dengan melakukan pemulihan atas apa yang telah dilakukan sebelumnya terhadap wilayah pesisir pantai.

Kemudian memerintahkan kepada pengelola untuk mengurus izin kepada pemerintah kabupaten dan provinsi, serta menunaikan kewajiban membayar pajak.

Penghentian ini, lanjut Saut, juga dilakukan untuk memastikan semua pemanfaatan ruang sesuai dengan Perda RZWP3K.

“KPK memberikan target waktu penyelesaian perizinan maupun kewajiban pajak dan jika tidak dipenuhi, penghentian total semua kegiatan akan dilakukan,” imbuhnya.

Pelanggaran izin pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil diduga juga terjadi di banyak daerah lain. Di Provinsi Lampung terdapat 132 pulau-pulau kecil termasuk 24 pulau kecil di Kabupaten Pesawaran. (ilc2).




BERITA LAINNYA

Terpopuler