{{ message }}

Kepengurusan KONI Diprotes

Senin, 26 Agustus 2019 - 03:43:59 AM | 383 | Olahraga

Kepengurusan KONI Diprotes

 


INILAMPUNG.Com --- Belum genap sebulan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) hasil Musprov 2019 terbentuk, sudah menuai protes.

Kali ini, kelompok yang menolak hasil kepengurusan baru, menamakan dirinya Lembaga Anti Korupsi Daerah (LAKDA). Mereka menggelar aksi dengan memajang poster dan spanduk sambil beroasi dengan mikrofon.

Puluhan massa mengatasnamakan LAKDA menggelar aksi demo di depan kantor DPRD dan Kantor Gubernur Lampung terkait kepengurusan KONI Provinsi Lampung, Senin (26/8/2019) siang.

Mereka menuding, penempatan nama-nama dalam pengurus baru itu melanggar ketentuan. Misalnya, masih adanya pejabat publik atau ASN fungsional.

Koordinator lapangan aksi, Redo Oktarianda menyatakan pejabat publik atau ASN tidak dibolehkan masuk pengurus KONI.

Pasal 56 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Olahraga diatur pengurus Komite Olahraga Nasional, Komite Olahraga Provinsi, dan Komite Olahraga Kabupaten/kota bersifat mandiri tidak terikat dalam jabatan struktural dan jabatan publik.

Sementara Ketua LAKDA, Ahmad Sofwan menambahkan kepengurusan KONI Provinsi Lampung hasil Musprov 19 Agustus 2019 lalu, masih saja menempatkan pejabat dalam jajaran pimpinan KONI.

Diantaranya Hanibal, pejabat Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Sekretaris Dinas Koprasi dan UMKM Provinsi Lampung, serta ada beberapa kabupaten/kota yang jelas tidak mentaati aturan serta putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) hingga saat ini Oknum pejabat publik atau ASN tersebut masih ada dalam SK kepengurusan KONI.

Sofwan meminta kepada Gubernur Lampung untuk melakukan peninjauan ulang SK No. 83 Tahun 2019 kepengurusan KONI priode 2019-2023.

Ditempat berbeda, Yusuf Sulfarano Barusman selaku ketua KONI Provinsi Lampung saat dimintai keterangan melalui telepon selulernya mengatakan bahwa dirinya tidak tahu-menahu.

"Yang jelas SK kepengurusan KONI Provinsi Lampung sudah ditandatangani oleh KONI pusat, dan tidak ada masalah di pusat," kata Yusuf Barusman seperti dikutip kongritnews.com, Senin (26/8/2019). (*)

 




BERITA LAINNYA

Terpopuler