{{ message }}

Pada 2024, Di Lampung Tak Ada Lagi Rumah Tak Layak Huni

Kamis, 11 Juli 2019 - 09:40:31 AM | 180 | Bisnis

Pada 2024, Di Lampung Tak Ada Lagi Rumah Tak Layak Huni
Fahrizal Darminto. Foto. Ist.

INILAMPUNG.com - Rumah tak layak huni (RTLH) di Provinsi Lampung hingga 2018 mencapai 93.752 unit. Rumah akan diperbaiki hingga pada 2024 di daerah ini tidak ada lagi RTLH.

Penjabat (Pj) Sekretarias Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto menyebutkan, dari 93.752 unit RTLH itu yang sudah diperbaiki sebanyak lima persen atau 19.504 unit.

Sisanya, 74.248 unit RTLH akan diperbaiki selama lima tahun oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung. Sehigga pada 2024, tak ada lagi rumah tak layak huni di daerah ini.


Demikian diungkapkan Fahrizal Darminto saat membuka Rapat Koordinasi Sinergitas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kamis (11/7/2019) di Hotel Sheraton Bandarlampung,

Selain menargetkan penurunan RTLH menjadi 0 persen, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi juga menargetkan penurunan jumlah backlog (angka kebutuhan) rumah yang masih tinggi di Provinsi Lampung.

Dari data yang diperoleh sampai dengan tahun 2018, jumlah backlog kepemilikan rumah mencapai 247 ribu lebih sementara backlog penghunian jumlahnya lebih dari 181ribu.

Kota Bandarlampung dan Kabupaten Lampung Tengah adalah dua daerah yang tertinggi jumlah backlognya. Ini, artinya masih banyak orang yang belum memiliki rumah, ujar Fahrizal.

Untuk itu, kami mendorong pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk bersinergi bersama dengan Pemerintah Provinsi Lampung mengatasi masalah backlog ini.

“Karena keberhasilan pembangunan menuju Lampung Berjaya diawali dari tingkat rumah , disnilah orang menjadi sehat , produktif pintar, bagaimana mau pintar jika ia tinggal di kolong jembatan atau rumahnya tidak sehat.” ungkapnya.

Dalam 5 tahun kedepan Pemprov Lampung juga menargetkan agar akses layanan air minum ditingkatkan menjadi 88 persen, naik 15 persen (dari 71 persen di tahun 2018), kemudian akses layanan sanitasi layak juga ditingkatkan menjadi 85 persen (dari 64 persen).

Selain itu, Pemprov Lampung juga menargetkan akan menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan menjadi 0,20 atau seluas 844,18 hektare. (red).



Terpopuler