{{ message }}

Dugaan Pemilu Curang, BEM Lampung Desak Dibentuk Tim Independen

Senin, 20 Mei 2019 - 07:32:43 AM | 268 | Politik

Dugaan Pemilu Curang, BEM Lampung Desak Dibentuk Tim Independen
Aliansi BEM Lampung gelar aksi ke DPRD. Foto. Ist.

INILAMPUNG.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Lampung menuntut pemerintah membentuk tim independen bersama mahasiswa untuk menyelesaikan dugaan kecurangan pemilu.

Aliansi BEM Lampung juga mendesak pemerintah membentuk tim independen untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu agar tidak lagi jatuh korban jiwa.

Selain itu, BEM Lampung juga mendesak DPR agar mengevaluasi Undang-undang Nomor 7 tentang Pemilian Umum.


Tuntutan mahasiwa itu disuarakan melalui aksi damai di DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung, Senin (20-5-2019). Aksi damai yang diikuti puluhan mahasiswa dari Alansi Mahasiswa Kawal Pemilu ini berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga 15.20 WIB.

Aksi bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) itu mengusung tempat Evaluasi Pemilihan Umum 2019. Para mahasiswa itu disambut baik dan diterima Komisi 1 DPRD Lampung. Seluruh mahasiswa peserta aksi kemudian masuk ruangan dan berdiskusi dengan anggota dewan.

Dalam siara pers yang diterima inilampung.com, dari diskusi dengan mahasiswa, Komisi 1 DPRD Lampung menyetujui semua tuntutan yang disampaikan Aliansi BEM Lampung.

"Adanya keinginan bersama yang selaras antara mahasiswa dan DPRD Provinsi Lampung untuk menyelesaikan permasalahan pemilihan umum 2019 yang terindikasi terjadinya kecurangan," jelas Fajar Agung Pangestu, Koordinator Politik dan Hukum Aliansi BEM Lampung.

Sementara Anggota Komisi 1 DPRD Lampung, Bambang mengatakan, mendukung kegiatan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi sebagai bentuk kepedulian generasi penerus terhadap permasalahan bangsa.

"Aksi ini merupakan salah satu bentuk sikap mahasiswa dalam mengawal pesta demokrasi, karena aksi sebelumnya telah dilakukan di KPU dan Bawaslu Lampung sebagai bentuk peringatan mengenai keadaan dalam proses demokrasi yang tidak sedang baik-baik saja," katanya.

Menurut Fajar, pelaksanaan pesta demokrasi pada 2019, patut dievaluasi secara menyeluruh. Terutama terkait dengan dugaan kecurangan dan banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia. (red).




BERITA LAINNYA

Terpopuler