{{ message }}

Bupati Zainuddin Hasan Mulai Melawan

Jum'at, 3 Mei 2019 - 07:49:38 AM | 790 | Hukum

Bupati Zainuddin Hasan Mulai Melawan

 

 

INILAMPUNG.Com -- Perlawanan secara hukum mulai dilakukan Zainuddin Hasan, bupati Lampung Selatan (non aktif) yang kini sedang menjalani vonis 12 tahun penjara di Pengadilan Negeri Tipikor. Pria asal Kalianda itu berencana mengajukan banding.

Zainuddin Hasan tidak terima dengan amar putusan hakim. Lewan pengacaranya, Robinson kabarnya sedang menyusun untuk berkas banding, sambil menunggu salinan putusan.

"Banding. Alasannya untuk sementara putusan 12 tahun terlalu berat," kata pengacara Zainudin, Robinson, seperti ditulis detik.com, Kamis (2/5/2019).

Robinson belum menjelaskan lebih detail apa saja alasan banding dengan alasan masih menunggu salinan amar putusan sidang pekan lalu.

Zainudin sebelumnya divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan. Zainudin dinyatakan hakim terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, Zainudin Hasan juga dihukum pidana tambahan, yakni pencabutan hak politik selama 3 tahun.

Pidana tambahan uang pengganti Rp 66,7 miliar yang harus dibayarkan paling lama 1 bulan setelah (putusan) inkrah. Bila (terdakwa) tidak membayar, harta disita jaksa untuk dilelang dan disetor ke negara. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta, diganti pidana penjara selama 1,5 tahun.

Dalam tuntutan, jaksa pada KPK meyakini Zainudin melakukan perbuatan itu bersama-sama dengan Hermansyah Hamidi selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Lampung Selatan 2016-2017, Anjar Asmara selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Lampung Selatan 2017-2018, serta Agus Bhakti Nugroho dan Syahroni sebagai pejabat di Dinas PUPR Pemkab Lampung Selatan.

Zainudin disebut meminta Agus menerima fee dari rekanan-rekanan proyek di Dinas PUPR Lampung Selatan. Total suap yang diduga diterima Zainudin sekitar Rp 72 miliar.

Selain dugaan suap dan mengambil keuntungan dari proyek yang diikutinya, Zainudin diyakini bersalah menerima gratifikasi senilai total sekitar Rp 7 miliar. Jumlah itu terdiri atas Rp 3.162.500.000 yang diduga diterima Zainudin lewat rekening Gatot Soeseno serta Rp 4 miliar dari Sudarman.

Terakhir, jaksa juga meyakini Zainudin bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Menurut jaksa, dari total sekitar Rp 106 miliar yang diterima Zainudin dari suap, keuntungan ikut proyek di wilayahnya, serta gratifikasi, sekitar Rp 54 miliar diduga disembunyikan oleh Zainudin dengan berbagai cara.

Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan. Jaksa juga menuntut Zainudin membayar uang pengganti Rp 66.772.092.145 atau, jika tidak dilunasi, dipidana penjara 2 tahun. Hak politik Zainudin juga dituntut untuk dicabut selama 5 tahun. (DONA/inilampung.com)




BERITA LAINNYA

Terpopuler