{{ message }}

Agus BN dan Anjar Dinilai `Berjasa` Ungkap Korupsi Rp90 Miliar di Lamsel

Jum'at, 15 Maret 2019 - 07:44:12 AM | 311 | Hukum

Agus BN dan Anjar Dinilai `Berjasa` Ungkap Korupsi Rp90 Miliar di Lamsel
Agus Bhakti Nugroho dan Anjar Asmara. Foto. harianmomentum

INILAMPUNG.com--Kembali, terungkap kejutan dalam sidang korupsi proyek di Dinas PUPR Lampung Selatan (Lamsel) di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, pada Kamis, 14 Maret 2019.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan soal dikabulkannya permintaan terdakwa mantan Anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho dan mantan Kepala Dinas PUPR Lamsel Anjar Asmara sebagai `Justice Collaborator` (JC).

"Permintaan JC terhadap keduanya dikabulkan oleh pimpinan KPK sebagai saksi pelaku yang bekerja sama," ujar JPU KPK Subari Kurniawan usai persidangan di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Kamis (14-3-2019).


Pimpinan KPK, menurut Subari, mengabulkan permohonan Agus BN dan Anjar sebagai JC karena dinilai koperatif dan membantu KPK dalam pengembangan kasus korupsi dari fakta persidangan awal Rp200 juta menjadi Rp90 miliar lebih.

"Semua kan tau, fakta persidangan perkara ini awalnya hanya berkaitan dengan Rp200 juta. Coba bayangkan kalau mereka (Agus BN dan Anjar) menutup semua. Kan banyak perkara di KPK tersangka pasang badan sehingga gak sampai ke yang kakapnya. Nah atas dasar itulah didiskusikan akhirnya pimpinan menyetujui terdakwa diberikan JC," papar Subari.

Atas dasar status JC tersebut, Jaksa KPK menuntut terdakwa masing-masing empat tahun penjara dan denda senilai Rp250 juta subsidair enam bulan kurungan penjara.

Jaksa menilai keduanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Yang memberatkan, keduanya terbukti melanggar hukum. Sementara yang meringankan, terdakwa selama persidangan dinilai aktif dan terbuka mengungkap fakta-fakta tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dan bekerjasama dalam pengembangan kasus tersebut, ungkap JPU.

Dalam kasus ini, selain Agus dan Anjar, juga menjerat Bupati nonaktif Lamsel Zainudin Hasan. (ilc-2).




BERITA LAINNYA

Terpopuler