{{ message }}

KPK Periksa 10 Anggota DPRD Lampung Tengah

Senin, 11 Februari 2019 - 08:08:45 AM | 848 | Hukum

KPK Periksa 10 Anggota DPRD Lampung Tengah
KPK. Foto. Ist.

Harianmomentum.com--Sepuluh anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Lampung di Kemiling, Bandarlampung, Senin (11/2/19).

Menurut Juru Bicara (Jubir) KPK, Febri Diansyah, kesepuluh anggota DPRD tersebut diperiksa terkait dengan dugaan suap di Pemkab Lamteng dengan tersangka mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa. Rencannya, dalam kasus ini, KPK akan memeriksa seluruh anggota DPRD Lamteng.

“Hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap 10 orang dari unsur pimpinan dan anggota DPRD Lamteng di SPN Polda Lampung untuk tersangka MUS (Mustafa),” kata Febri seperti diberitakan media online harianmomentum.

Febri menjelaskan, pemeriksaan tersebut untuk mendalami informasi tentang dugaan penerimaan uang dari Mustafa beberapa waktu lalu.

“Direncanakan sekitar 40 orang anggota DPRD dan saksi lain akan diperiksa dalam proses penyidikan ini,” kata Febri.

Para saksi yang hari ini diperiksa KPK yakni:

1. Riagus Ria, Wakil Ketua II DPRD Lampung Tengah
2. Joni Hardito, Wakil Ketua III DPRD Lampung Tengah
3. dr. Evinitria, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
4. Hi. Hakki
5. Yulius Heri Susanto, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
6. Made Arka Putra Wijaya, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
7. Saenul Abidin Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
8. Hi. Singa Ersa Awangga Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
9. Ariswanto, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
10. Jahri Effendi, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah

Dalam kasus ini, Mustafa kembali ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK mengembangkan kasus suap di Pemkab Lamteng.

Selain Mustafa, KPK juga menetapkan tersangka terhadap Ketua DPRD Achmad Junaidi Sunardi, Bunyana, Raden Zugiri, Zainudin. Kemudian Budi Winarto selaku pemilik PT Sorento Nusantara dan Simon Susiloi pemilik PT Purna Arena Yudha.

Menurut KPK, Mustafa menjadi tersangka dengan dugaan diduga menerima fee dari izin proyek di Dinas Bina Marga Pemkab Lamteng sekitar Rp95 miliar. Fee tersebut sekitar 10 sampai 20 persen dari nilai proyek.

"Dari catatan penerimaan dan pengeluaran, uang senilai Rp95 miliar tersebut diperoleh pada kurun waktu Mei 2017 hingga Februari 2018 dan dipergunakan untuk kepentingan MUS (Mustafa)," kata Wakil Ketua KPK Alexander, di Jakarta, Rabu (30-1-2019).

Mustafa dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 KUHP.

Sebelumnya, Mustafa telah divonis tiga tahun penjara dan denda Rp100 juta atau diganti (subside) tiga bulan penjara. Mustafa terbukti memberikan suap Rp9,6 miliar kepada anggota DPRD Lampung Tengah.

Uang suap itu dimaksudkan agar anggota DPRD Lampung Tengah menyetujui rencana pinjaman daerah Rp300 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur.

Uang suap itu untuk anggota DPRD Lampung Tengah yakni Wakil Ketua I DPRD Lamteng Natalis Sinaga, Rusliyanto, Achmad Junaidi Sunardi, Ketua F-PDIP Raden Zugiri, Bunyana, dan Ketua F-Gerindra Zainuddin. (ilc-2).




BERITA LAINNYA

Terpopuler