{{ message }}

Dewan Pers Perketat Aturan Uji Kompetensi Wartawan

Sabtu, 23 Februari 2019 - 10:03:42 AM | 245 | Pendidikan

Dewan Pers Perketat Aturan Uji Kompetensi Wartawan
Anggota Dewan Pers Hendry CH Bangun dalam pembukaan ToT UKW di Jakarta. Foto. Ist.

INILAMPUNG.com - Dewan Pers akan memperketat aturan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) untuk mencegah penyalahgunaan sertifikasi wartawan.

Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Dewan Pers Hendry CH Bangun mengaku mendapat laporan banyak oknum wartawan yang sudah berkompeten justru melakukan pelanggaran.

"Kami mendapat laporan dari masyarakat, banyak oknum wartawan yang sudah berkompeten justru melakukan pelanggaran dalam pemberitaan," katanya di Jakarta, Jumat (22-2-19) malam.


Selain itu, ada juga profesi lain seperti pagawai negeri sipil (PNS) dan satuan pengamanan (Satpam) yang mengikuti UKW dan lulus.

"Sempat ada seorang pegawai humas pada salah satu pemprov di Indonesia yang menyandang predikat kompeten karena lulus UKW," jelas Hendry.

Menurut Hendry, kondisi itu bisa terjadi akibat lemahnya proses verifikasi yang dilakukan pihak penyelenggara UKW di daerah maupun di pusat.

Sehingga, dia meminta PWI sebagai salah satu lembaga penguji UKW terpercaya untuk lebih memperketat verifikasi calon peserta UKW.

Caranya, panitia di daerah harus sudah menyerahkan data calon peserta UKW minimal dua minggu sebelum waktu pelaksanaan kepada PWI Pusat.

Selanjutnya, PWI Pusat wajib menyerahkan data tersebut kepada Dewan Pers minimal seminggu sebelum waktu pelaksanaan.

"Sebelum UKW semua nama calon peserta harus diserahkan. Sehingga Dewan Pers bisa memverifikasinya, apakah peserta itu benar wartawan profesional atau wartawan dadakan," jelasnya.

Tak hanya itu, Dewan Pers juga berencana melakukan supervisi ke daerah saat pelaksanaan UKW.

"Sehingga tidak bisa lagi oknum profesi lain yang bisa menyandang predikat kompeten dari UKW PWI maupun yang diselenggarakan lembaga uji lainnya," kata Hendry.

Bahkan, setiap calon peserta UKW kedepannya diwajibkan menyerahkan hasil karya jurnalistik tiga pekan terakhir kepada panitia.

"Sistem pelaksanaannya harus diperketat untuk menjaga kualitas dan nama baik profesi wartawan," pungkasnya. (rls).



Terpopuler