{{ message }}

Enam Partai Belum Lengkapi Laporan Sumbangan Kampanye

Rabu, 30 Januari 2019 - 12:52:57 PM | 1036 | Pileg

Enam Partai Belum Lengkapi Laporan Sumbangan Kampanye
Bawaslu Kabupaten Pringsewu menerima sejumlah pengurus parpol membahas kelengkapan LPSDK. Foto. Tyo.

INILAMPUNG.com - Tahapan Pemilu 2019 secara serentak terus berjalan. Hingga Selasa, 29 Januari 2019 petang, enam partai politik belum melengkapi Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Yaitu, Partai Garuda, PPP, Partai Berkarya, Gerindra, PBB, dan PKB.

Menurut Ketua KPU Pringsewu A. Andoyo, parpol di Pringsewu telah menyerahkan LPSDK, telah diumumkan lewat web site KPU setempat.

"Sedang terkait laporan LPSDK parpol yang isinya sebagian nihil (nol), nanti akan ada tim auditor yang mengaudit. Namun itu bukan ranah KPU lagi," jelas Andoyo.


Sementara Ketua Bawaslu Pringsewu Azis Amriwan mengimbau kepada parpol yang belum melengkapi LPSDK maka supaya segera melengkapinya.

Bagi ke-enam Parpol yang belum melengkapi itu, sudah diundang Bawaslu untuk diberi penjelasan. "Jika LPSDK tidak lengkap, akan merugikan mereka sendiri,"tegas Azis Amriwan.

Dari keenam parpol yang diundang baru dua partai yang hadir di Bawaslu yakni Partai Garuda dan PPP. "Dalam LPSDK ada dana sebagian caleg yang nol sedangkan APK sudah dicetak dan beredar," papar Azis.

Divisi Pengawasan Bawaslu Fajar Pakhlevi menambahkan ada tiga tahapan penyerahan laporan dana kampanye. Pertama laporan awal, laporan sumbangan dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. "Untuk laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye batas terakhir sampai 25 April 2019 mendatang,"jelasnya.

Menurut Fajar jika Parpol tidak melengkapi LPSDK bisa dikenakan pidana dan sanksi administrasi. Karena itu, parpol diminta tidak memalsukan laporan.

Selain itu, jika LPPDK parpol tidak lengkap maka caleg (kolektif) bisa tidak dilantik meskipun menang dalam pemilu. Hal itu diatur dalam UU No 7 tahun 2017.

Bawaslu berupaya untuk memberi pemahaman pentingnya melengkapi LPSDK. "Jangan sampai di kemudian hari ada alasan jika selama ini tidak ada pemberitahuan atau sosialisasi," imbuh Fajar. (tyo).




BERITA LAINNYA

Terpopuler