{{ message }}

Kadis Pendidikan dan Lurah Enggal Bakal Dipanggil Bawaslu

Selasa, 27 Nopember 2018 - 08:32:01 AM | 697 | Pileg

Kadis Pendidikan dan Lurah Enggal Bakal Dipanggil Bawaslu
Candrawansyah

INILAMPUNG.COM -- Ketua Bawaslu Kota Bandarlampung Candrawansah akan panggil Daniel Marshudi, Kadis Pendidikan Kota Bandar Lampung terkait pengerahan massa guru dan pelajar dalam rangka jalan sehat bersama calon Presiden Joko Widodo.

"Tak hanya Kadis termasuk Lurah Enggal, Sutiman kami akan panggil," kata Ketua Bawaslu Kota Bandarlampung Candrawansah, Selasa (25/11/2018) tadi pagi.

Presiden Joko Widodo, Sabtu-Minggu (23 -24/11) lalu berkunjung ke Lampung. Salah satu agendanya adalah jalan sehat pagi diikuti ribuan massa. Dibalik peristiwa itu, ternyata muncul pengaduan warga, tentang dugaan pengerahan massa oleh Kadis, dan Lurah lurah.

Surat perintah penggerahan massa yang ditandatangani Sutiman itu sempat viral di media sosial. Dalam surat tertanggal 22 November, Sutiman memerintahkan kepala lingkungan, kader Posyandu, PKH, kader PKK, marbot, guru ngaji, Dasa Wisma, dan kader sub PPKBD se-Enggal.

Mereka diminta menghadiri jalan sehat bersama Presiden Jokowi pada Sabtu (24/11/2018) dengan membawa 25 orang mengenakan baju warna merah.

Sedangkan perintah penggerahan massa lain yang juga beredar diduga datang dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandarlampung Daniel Marshudi.

Daniel memerintahkan tenaga honor negeri dan swasta di Bandarlampung hadir di bundaran gajah dalam rangka jalan sehat bersama Presiden Jokowi.

Dalam pesan tersebut juga tertulis, Kadisdik meminta guru honor menggenakan pakaian warna merah tanpa logo atau nama apapun.

Menurut Candra, Bawaslu sedang mencari waktu mengklarifikasi Lurah Sutiman. "Kan paling tidak harus ada dua pimpinan Bawaslu untuk mengklarifikasinya. Undangannya Rabu (28/11/2018, Red) pagi kita kirim," kata Candra seperti ditulis rilis.id, Senin.

Pihaknya punya waktu tujuh hari untuk memproses dan menentukan siapa saja yang akan dipanggil.

Ini terkait perintah pengerahan massa yang melibatkan ASN, dalam kampanye capres nomor urut 1 pada kegiatan jalan sehat di Tugu Adipura, itu.

Candrawansyah menjelaskan aparatur sipil negara (ASN), Polri, TNI, BUMN, BUMD, BUMDes, maupun instansi lain yang digaji dari pemerintahan dilarang ikut berkampanye.

Hal ini sesuai Pasal 280 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (*dbs/inilampung.com)

 

 




BERITA LAINNYA

Terpopuler