{{ message }}

Mitigasi dan Pelembagaan Penanggulangan Bencana

Senin, 8 Oktober 2018 - 04:50:17 AM | 5836 | Opini

Mitigasi dan Pelembagaan Penanggulangan Bencana
Bencana di Palu Sulawesi Tengah. (inilampung.com/ist).
 

INILAMPUNG.COM - Jumat, 28 September 2018, gempa dan tsunami melanda wilayah Palu, Sigi dan Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah. Bencana ini menelan ratusan jiwa, berbagai infrastruktur di wilayah itu hancur.

Rangkaian peristiwa bencana alam yang terjadi di negeri ini, khususnya gempa bumi dan tsunami Aceh-Nias dan semburan lumpur Sidoarjo, Jawa Timur, menjadi catatan sejarah peristiwa kebencanaan di Indonesia.

Gempa dan tsunami Aceh-Nias yang terjadi pada penghujung 2004 silam, mengakibatkan jatuhnya korban jiwa ratusan ribu manusia, kerusakan lingkungan dan ekosistem serta triliunan rupiah kerugian harta benda.

Pemerintahan SBY yang baru saja berusia dua bulan saat itu sudah diuji dengan adanya musibah tersebut. Tentu, menjadi ujian yang tidak ringan di saat Pemerintahan SBY sedang berkonsolidasi menyusun rencana program pembangunan kabinetnya.

Kenyataan yang harus dihadapi pemerintah saat itu. Proses tanggap darurat, dengan melibatkan seluruh komponen bangsa. Dengan membentuk unit/ satuan kerja dan sistem kendali yang berjalan efektif, proses tanggap darurat bencana berkategori berhasil, yang berujung pada penetapan sebagai bencana nasional untuk Aceh dan Nias (Sumut).

Respon selanjutnya yang dilakukan pemerintah kala itu adalah membuat sistem dan pelembagaan penanganan kebencanaan dengan membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias. Badan ini didirikan pada tanggal 16 April 2005, berdasarkan pada Perpu Nomor 2 Tahun 2005.

Ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 Tentang Struktur Organisasi dan Mekanisme BRR. Dalam Perpres tersebut diatur dan dibentuk struktur organisasi yang profesional dan efektif untuk menjalankan tupoksi masing-masing organnya. Dalam Perpres tersebut juga diatur tentang kewajiban dan hak tiap-tiap organ BRR.

Badan ini dikelola secara profesional dan efektif di bawah kendali Kuntoro Mangkusubroto. Sedangkan Dewan Pengarah terdiri atas 17 personel yang dikomandoi menteri koordinator, dan terdiri atas 6 kementerian teknis, pelibatan unsur pemerintah daerah, akademisi dan tokoh masyarakat.

BRR Aceh-Nias ini bertugas selama hampir 4 tahun. Pada tanggal 17 April 2009 Presiden SBY membubarkan badan ini.

Sejauh ini, BRR mendapatkan penilaian positif dan apresiasi dunia internasional atas kinerjanya dalam merehabilitasi dan merekonstruksi Aceh-Nias paska bencana tsunami melanda wilayah tersebut.

Bencana luapan lumpur Sidoarjo, di Kecamatan Porong terjadi pada 29 Mei 2006. Semburan lumpur panas ini telah menyebabkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian dan perindustrian tiga kecamatan di Sidoarjo. Kompleksitas masalah pun akhirnya meluas pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Sejak terjadinya peristiwa luapan lumpur Sidoarjo, pemerintah merespon dengan membentuk Tim Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TPLS) yang dipimpin Basuki Hadimuljono (sekarang Menteri PUPR).

Tim ini prioritas bertugas tanggap darurat merespon akibat-akibat yang ditimbulkan oleh luapan lumpur. TPLS bersifat adhoc (sementara) dalam menjalankan tugas selalu berkoordinasi dengan departemen/ kementerian teknis terkait.

Dalam perjalanannya, Presiden SBY membentuk badan otonom yang disebut Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007.
Badan ini terbentuk dikarenakan kompleksitas masalah dan pendanaan (APBN) yang tidak sedikit tiap tahunnya. BPLS ini kemudian dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2017, dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017.

Dari dua contoh badan atau lembaga penanggulangan bencana yakni BRR dan BPLS yang dibentuk Pemerintahan SBY, sejatinya dapat dijadikan acuan dan role model pemerintahan sekarang dalam menanggulangi bencana alam yang tengah terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat.
Pengalaman keberhasilan pemerintah sebelumnya, tentunya bukan suatu hal yang tabu untuk dijalankan atau dicontoh oleh pemerintah saat ini guna efektifitas dalam penanggulangan bencana alam.

Tentu proses mitigasi, perencanaan program dan anggaran penanggulangan bencana, koordinasi dan sinkronisasi antar instansi (kementerian/ lembaga) harus tetap menjadi concern pemerintah, khususnya penyelamatan korban bencana yang selamat.

Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi perbuatan atau tindakan yang tak elok seperti penjarahan barang-barang di tengah bencana yang terjadi, yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian-kerugian lainnya. (*).

Oleh: Suhendra Ratu Prawiranegara
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.




BERITA LAINNYA

Terpopuler