{{ message }}

Ironi dari Cerita Inspirasi Asian Para Games 2018

Senin, 15 Oktober 2018 - 09:18:51 AM | 1876 | Opini

Ironi dari Cerita Inspirasi Asian Para Games 2018
Atlet Asian Para Games 2018 (inilampung.com/ist)

INILAMPUNG.COM - Banyak cerita menginspirasi di Asian Para Games 2018 di Indonesia. Selama sepekan terakhir, Jakarta dipenuhi gambaran kemenangan atas kekalahan, perayaan pencapaian 2.762 atlet dari 43 negara yang bersaing dalam 18 lomba.

Ada perenang Jendi Pengabean yang kehilangan seluruh kaki kirinya saat berusia 12 tahun dalam kecelakaan sepeda motor. Lifter Ni Nengah Widiasih yang menggunakan kursi roda setelah kehilangan kedua kakinya di usia empat tahun.

Jauh dari pesan-pesan inklusif Para Games, di Indonesia seperti banyak negara Asia Tenggara, memiliki catatan beragam udalam mendukung hak orang-orang cacat.

Orang-orang dengan keterbatasan kesehatan fisik atau mental biasanya menghadapi hambatan mendapatkan pendidikan baik, mencari pekerjaan, atau menjalani kehidupan mandiri, kata para aktivis.

Karena kurangnya pemahaman publik, perawatan atau fasilitas, mereka dapat diberhentikan karena dianggap beban masyarakat atau keluarga. Dalam kasus-kasus terburuk, diperlakukan seperti tahanan, dikurung di rumah atau ditahan di luar kemauan mereka.

Human Rights Watch bulan ini mengatakan ada 12.800 orang dengan kondisi kesehatan mental dibelenggu atau dikurung di ruang terbatas di Indonesia mulai Juli ini. Jumlahnya telah turun dari hampir 18.800 pada tahun 2016. Tapi, realitas yang terus berlanjut dari praktik ini tetap mengejutkan.

Seorang wanita 52 tahun dengan kondisi kesehatan mental salah satu dari banyak diselamatkan petugas kesehatan masyarakat di Cijeruk, Bogor, Jawa Barat. "Kami mengurungnya di kamarnya selama lima tahun," kata saudara perempuannya.

“Dia akan tidur di lantai; dia tidak bisa berjalan karena ototnya berhenti bekerja. Kami memberinya ember untuk buang air kecil dan buang air besar. Itu bau dan membuat saya sangat sedih.”

Apa yang disebut belenggu orang-orang bertentangan dengan keinginan mereka telah ilegal selama 40 tahun di Indonesia, tetapi dalam hal ini dan banyak kasus lain, keluarga merasa tidak memiliki alternatif. Orang cacat fisik juga sulit atau mahal mengakses perawatan dan rehabilitasi. Banyak yang menawarkan terapi seperti penyembuhan iman, pengobatan herbal atau pijat, bukan perawatan medis.

Organisasi Kesehatan Dunia memerkirakan 15 persen populasi dunia memiliki kecacatan. Di Asia Tenggara setara dengan 90 juta orang. Namun, angka-angka negara-negara Asia sendiri biasanya jauh di bawah perkiraan ini. Jumlah orang cacat di Indonesia bervariasi dari 6 juta (2,5 persen dari populasi) menjadi lebih dari 30 juta (12,5 persen).

Tergantung pada sumbernya. Hal ini sebagian disebabkan berbagai definisi tentang apa yang dianggap kecacatan, atau pengumpulan data yang buruk. Aktivis mengatakan itu juga mencerminkan kecenderungan mengabaikan masalah.

Aria Indiawati, Ketua Pertuni Indonesia mengatakan, orang-orang disabilitas di Indonesia biasanya dilihat sebagai objek amal dan belas kasihan. Daripada orang yang layak mendapatkan rasa hormat dan kesempatan sama.

"Ada kemajuan dalam beberapa tahun terakhir, tapi datang lebih banyak dari komunitas difabel sendiri daripada pemerintah," katanya, dikutip dari SCMP, Senin (15/10/2018).

Ada program resmi negara, UU Disabilita yang ditandatangani tahun 2016 dan perjanjian internasional, tapi dampaknya tidak terasa. Sebagai masyarakat, Indonesia tidak memenuhi definisi UNCRDP (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Orang Cacat) untuk membuat akomodasi yang wajar untuk mendukung orang-orang cacat dalam kehidupan sehari-hari.

Sekolah-sekolah negeri sering tidak mau mengakui atau mengakomodasi siswa penyandang cacat, tambahnya. Sementara sekolah kebutuhan khusus hanya sedikit jumlahnya dan kualitas pengajarannya sering buruk.

Meskipun intervensi di tahun-tahun awal dapat membuat perbedaan besar dalam hal belajar anak-anak untuk mengatasi kondisi mereka, hanya 12,6 persen anak-anak penyandang cacat di Indonesia menerima intervensi awal membantu mereka. Dibandingkan dengan 50 persen di Timor Timur dan 63 persen di Singapura, menurut angka PBB.

"Tidak mudah untuk mengubah paradigma," kata Indiawati. Di Indonesia tampaknya lebih lama dari negara lain untuk mengubah pola pikir dalam hal pendidikan dan kesadaran hak, bahkan tetangga kita seperti Thailand, Malaysia dan Filipina, warga mereka jauh di depan. (aja/inilampung.com)

 




BERITA LAINNYA

Terpopuler