{{ message }}

Bilik Merenung, Favorit Berhajat Warga Panjang Selatan

Senin, 3 September 2018 - 12:45:15 PM | 2368 | Opini

Bilik Merenung, Favorit Berhajat Warga Panjang Selatan
Bilik Merenung di Harapanjaya, Panjang Selatan, Bandarlampung. (Foto: mantuidaman.com)

Oleh Latifah Desti Lustikasari

INILAMPUNG.COM - Minggu pagi, 26 Agustus lalu, seorang pria paruh baya baru saja meninggalkan bilah-bilah papan rapuh yang tersusun dan disangga tiang kayu gelondong dengan posisi menjorok ke laut di Kampung RawaLaut, Kelurahan Panjang Selatan.

Melenggang santai sembari mengisap rokok. Menyisakan saksi bisu berupa bilik papan reyot setinggi bahu orang dewasa yang berjongkok--tempat warga buang hajat.

Saat saya mendekat, seorang bapak tengah berjalan di pinggir laut yang pasang sembari menenteng jaring. Hanya berjarak beberapa meter dari bilik merenung—biasa warga sekitar menyebutnya. Dengan ekspresi datar dan cuek, terus melangkah semakin ke tengah laut.

Selepas bapak nelayan itu pergi, terdengar suara riuh anak-anak kecil. Timbul-tenggelam seiring dengan deburan ombak yang datang. Tengah berlomba menadahi air laut menggunakan botol kaca yang banyak mengambang di pinggiran pondasi rumah yang setengah jadi. Tak acuh dengan sampah-sampah yang datang bersama ombak. Pula tidak peduli bahwa lokasi bermainnya berada tepat di sebelah bilik merenung tempat warga sekitar biasa berhajat.

“WC di rumah ada, mayoritas warga sini juga punya. Tapi kalau ingin bab (buang air besar) di laut sambil lihat pemandangan, ya di sini,” ujar Suwito, 50 tahun.

Bilik-bilik papan tempat buang hajat yang berjajar di sepanjang bibir pantai daerah pesisir Kecamatan Panjang Selatan, sekitar 13 KM dari Kota Bandarlampung bukanlah cerita baru. Menjadi bagian yang seolah lumrah dilakukan kemudian tenggelam ditelan modernisasi ibukota provinsi.

Di Kampung Harapanjaya, yang lokasinya bersebelahan dengan Kampung Rawalaut pun kondisinya tak jauh berbeda. Dua orang pemuda yang berpapasan di gang sempit menuju tepian laut, yang lembab dan beraroma pesing tampak bertegur sapa akrab. Sudah tahu-sama tahu apa yang hendak dan telah masing-masing lakukan.

Umumnya rumah-rumah panggung yang posisinya di bibir pantai dengan pondasi langsung ke laut membuang hajatnya langsung ke air. Bahkan rumah-rumah yang berdiri di atas tanah, berlokasi relatif dekat laut, juga mengalirkan pipa pembuangan kotorannya langsung ke laut, kendati sudah memiliki toilet di dalam rumah.

Kelurahan Harapanjaya. Rumah warga yang posisinya menjorok ke laut. (foto: mantuidaman.com).

Seperti yang diungkapkan Ratna, 31 tahun. “WC dan kamar mandi sudah ada di dalam rumah. Tapi memang tidak menggali septic tank, tidak bisa,” saat ditemui di kediamannya.

Membuang limbah rumah tangga berupa feses manusia langsung ke sumber air merupakan tindakan yang kejam. Nyoman Suartana (Seorang Survey Manage Sanitation) mengungkapkan bahwa: “Tinja mengandung banyak bakteri berbahaya sebagai sumber penyakit. Terlebih jika dikonsumsi ibu hamil. Ia (bakteri) akan tertinggal di perut dan gizi yang masuk ke tubuh ibu akan diambil bakteri sebelum sampai ke janin. Inilah salah satu penyebab stunting.”

"Sanitasi yang buruk menyebabkan Indonesia harus mengeluarkan dana 56 triliun rupiah pertahunnya atau 2,3% dari total PDB negara untuk biaya kesehatan. Bahkan setiap jamnya ada 15 sampai 22 anak Indonesia meninggal akibat diare dan pneumonia". (tinjautinja.com)

Data yang dirilis Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada 2017 pun tidak kalah ironi. Ada 14 ribu ton tinja perhari yang mencemari badan sungai, membuat lebih dari 70 persen air dan tanah di Indonesia tercemar. Bahkan 50 dari 1.000 bayi di Indonesia meninggal akibat diare. Hingga potensi kerugian mencapai Rp1,2 juta/kapita/hari.

Kecamatan Panjang Masih Jauh dari Status ODF

Berdasarkan data aplikasi STBM Smart yang diakses 28 Agustus 2018, dari delapan kelurahan di Kecamatan Panjang hanya Kelurahan Srengsem yang warganya sudah 100 persen memiliki akses sanitasi. Namun, dari total 16.139 KK di Kecamatan Panjang, hanya 7.172 KK atau sekitar 45 persen yang sudah memiliki Jamban Sehat Permanen (JSP). Artinya sekitar 55 persen warga Kecamatan Panjang belum menikmati fasilitas JSP.

Sementara Kelurahan Panjang Selatan dan Panjang Utara merupakan daerah terbanyak di Kecamatan Panjang yang masih melakukan bab sembarang (BABS). Dengan masing masing berjumlah 306 KK dan 414 KK.

Dihubungi di kantornya, Lurah Panjang Selatan, Suherman, 50 tahun, mengungkapkan bahwa faktor ekonomi menjadi kendala utama sulitnya warga mengakses sanitasi yang layak.

“Bukan tidak ada kemauan. Siapa yang mau hidup susah. Bahkan ada warga yang berniat menjebol lantai rumah untuk dibuat septic tank, tapi mau menutupnya lagi pakai apa. Di sini mayoritas warga pekerjaannya kuli bangunan. Yang di dapat (uang) hari ini ya habis juga hari ini,” tutur Herman, 29 Agustus lalu.

Senada dengan Herman, Tatik, 43 tahun, juga bertutur bahwa sudah memiliki kamar mandi di rumah, namun masih sebatas untuk mandi dan cuci, sementara bab masih menggunakan fasilitas bilik-bilik merenung di pinggir laut. “Di sini air saja susah. Harus beli 20 ribu per gerobak buat mandi dan cuci. Belum buat minum per jerigennya Rp5 ribu. Kalau harus punya septic tank sendiri, uang dari mana.”

Sanitasi di Kecamatan Panjang Belum Menjadi Prioritas Utama

Jika mengingat Kelurahan Panjang Selatan yang masuk area Ibu Kota Provinsi Lampung dan dekatnya akses ke sana tentu hal ini amat disayangkan. Terlebih Kecamatan Panjang merupakan lokasi pelabuhan besar tempat kapal-kapal multinasional singgah. Betapa tercoreng wajah Provinsi Lampung dari sudut daerah pesisirnya.

Berbanding 180 derajat dengan Kecamatan Panjang, Kecamatan Pagelaran yang berlokasi di Kabupaten Pringsewu sudah mendeklarasikan status ODF (Open Defecation Free = bebas dari buang hajat sembarangan) sejak Mei 2017 lalu. Pringsewu merupakan kabupaten pertama di Lampung yang sudah terbebas BABS dengan 100% akses sanitasi. Ada 131 desa di Pringsewu dan semuanya telah terbebas dari OD (open defection).

Menurut Tri Priyono, 40 tahun, sanitarian di Puskesmas Kecamatan Pagelaran, Pringsewu, mengatakan, sebelum berstatus ODF, Kecamatan pagelaran itu daerah OD terparah di Pringsewu. Pembuangan (jamban) langsung ke kolam ikan, yang kemudian ikannya dijual ke kota seperti Bandarlampung.

Kendati saat ini sudah 100% ODF, bukan bermakna semua warga Kecamatan Pagelaran sudah memiliki jamban sehat sendiri. Beberapa di antaranya, masih menumpang di jamban sehat milik orang tuanya. Namun Tri menekankan bahwa semua warga sudah sepenuhnya terbebas dari BABS.

Suharno selaku ketua RT di Desa Pantan, Kecamatan Pagelaran membenarkan ungkapan Tri. Sebagai salah satu pamong desa, Harno turut berperan aktif dalam pembangunan fasilitas sanitasi di desanya.

“Setelah ada penyuluhan dari dinas kesehatan. Ada pinjaman dana dari bumdes sekitar satu juta untuk beli material yang nantinya bisa dicicil. Kalau tidak dibuat dengan diawasi pamong desa, kadang-kadang duitnya diambil tapi WC tidak dibuat,” tuturnya.

Selain itu, Harno juga mengungkapkan bahwa pembangunan WC di tiap rumah dilakukan swadaya oleh masyarakat, sehingga tidak ada warga yang keberatan. Justru sebaliknya, warga senang karena kini memiliki jamban sehat permanen masing-masing.

Terkait dengan fakta yang ada di Kabupaten Pringsewu, Lurah Panjang Selatan mengaku selama ini di belum ada program swadaya serupa. Bahkan bantuan untuk akses sanitasi pun tidak ada. Untuk itu beliau berharap ada organisasi atau instansi terkait yang bisa membantu masyarakatnya agar dapat mengakses sanitasi yang layak.

Sayangnya, berkaitan dengan data real time STBM Smart yang diperbarui oleh puskesmas di masing-masing daerah, pihak sanitarian Puskesmas Kecamatan Panjang enggan memberikan komentar terkait kondisi di lapangan dengan dalih sedang sibuk dan banyak pekerjaan.

Semestinya daerah pinggiran ibu kota provinsi, seperti Kecamatan Panjang, bisa melakukan apa yang telah dilakukan warga Kecamatan Pagelaran. Terlebih baik dari segi informasi maupun akses dari pusat kota ke masyarakat jauh lebih terjangkau.

Faktor ekonomi bukanlah sebuah jalan buntu, pasti ada jalan. Saling bahu-membahu membangun tangka septik yang bersifat komunal, misal. Dikerjakan secara swadaya untuk menekan pengeluaran. Ketika semua pihak seolah buang muka lalu menutup mata dan telinga terkait permasalahan sanitasi, realistis kah jika masyarakat masih mengharap uluran tangan dai pemerintah?

Oleh Latifah Desti Lustikasari
Pemilik blog mantuidaman.com, mahasiswi Universitas Lampung.




BERITA LAINNYA

Terpopuler