{{ message }}

Perusahaan Tambak Udang di Lampung PHK Massal

Rabu, 16 Mei 2018 - 08:47:40 AM | 792 | Bisnis

Perusahaan Tambak Udang di Lampung PHK Massal
Tambak udang. (inilampung.com/ist).

INILAMPUNG.COM - Lampung sebagai sentra produksi udang dengan areal tambak yang diklaim terluas di Asia Tenggara, terancam menjadi kenangan masa lalu.

Kondisi itu terjadi karena perusahaan tambak udang, PT Central Proteina Prima (CPP) dan PT Central Pertiwi Bahari, selalu menderita kerugian. Perusahaan pun melakukan pemutusan hubungan kemitraan dengan petambak dan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Dalam siaran pers yang diterima inilampung.com, Selasa, 15 Mei 2018, General Manager Hubungan Industrial PT CPP Tbk Maruahal Lumban Gaol mengatakan langkah itu ditempuh untuk menyelamatkan keuangan perusahaan.

Maruahal Lumban Gaol menerangkan sejak 2013-2016, kondisi perusahaan yang lahan pertambakannya antara lain terletak di Kabupaten Tulangbawang ini, mengalami serangan penyakit yang belum bisa teratasi hingga mengakibatkan kegagalan produksi.


“Kegagalan produksi tersebut menyebabkan kerugian berturut-turut terhadap plasma petambak udang dan terhadap perusahaan. Bahkan semua usaha dilakukan untuk mengatasi penyakit udang, namun belum menunjukkan perbaikan,” ujarnya.

Hingga akhir 2016 kondisi perusahaan semakin berat sehingga perusahaan tidak mampu membayar semua kewajiban dan terancam tidak dapat melangsungkan usaha.

"Atas kondisi tersebut, perusahaan terpaksa melakukan penyelamatan perusahaan dengan cara melakukan pemutusan hubungan kemitraan dengan plasma petambak udang dan merubah pola kemitraan baru. Perusahaan juga terpaksa melakukan pengurangan karyawan secara bertahap,” papar Maru.

Namun, jelas Maru, proses pengurangan karyawan pun dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Sebelum dilakukan pemutusan hubungan kerja, pihak manajemen telah mensosialisasikan kondisi keuangan perusahaan ke seluruh karyawan secara terbuka melaului devisi/bisnis unit dan bagaimana cara perusahaan mengatasinya.

Selain itu, tambah Maru, manajemen juga telah mengkomunikasikan kondisi perusahaan kepada pihak terkait (internal dan eksternal), baik secara lisan dan atau surat.

Dia mengklaim, PHK massal dilakukan sesuai mekanisme peraturan dan perundang-undangan. Yaitu merundingkan PHK secara Bipartit dengan serikat pekerja yang ada di masing-masing perusahaan. Membuat Perjanjian Bersama (PB) yang merupakan hasil kesepakan dalam hal kompensasi PHK yang diberikan oleh perusahaan.

Mensosialisasikan Perjanjian Bersama secara bersama oleh manajemen, SPSI dan SBSI kepada seluruh karyawan. Menyampaikan Surat Keputusan PHK kepada keryawan dan memberikan kompensasi sesuai PB. Mendaftarkan PB ke Paniteraan di PHI untuk Akta Bukti PB dan Perusahaan membayar kompensasi PHK sesuai kesepakatan dalam PB.

Sementara, beberapa karyawan yang terkena PHK, meskipun telah menerima pembayaran PHK sesuai PB, mempersoalkan hak-hak PHK nya. Permasalahan ini sudah diproses sesuai mekanisme hukum di PHI. (*/red).



Terpopuler