{{ message }}

Lampung Kategori Rawan Politik Uang

Sabtu, 10 Februari 2018 - 09:42:45 AM | 328 | Pileg

Lampung Kategori Rawan Politik Uang

 

INILAMPUNG.Com : Di Indonesia, kini terdapat 7 provinsi dengan indeks kerawanan politik uang yang tinggi dalam Pilkada 2018 mendatang. Masing-masing, yaitu Lampung. Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Selatan (Sumsel), Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat (Kalbar), Sulawesi Utara (Sulut) dan Sulawesi Selatan (Sulsel).

Demikian Ketua Bawaslu Ri Abhan dalam acara 'Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas' di Hotel Royal Kuningan, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/2/2018).

Hasil indeks kerawanan pemilu oleh Bawaslu, menunjukan pelaporan atau peristiwa praktek politik uang di daerah, rawan di tujuh daerah provinsi yang melaksanakan pilkada. "Ada Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan," ungkap Abhan seperti dikutip detik,com, Sabtu (10/2).

Ketua Bawaslu RI Abhan menjabarkan provinsi-provinsi yang rawan politik uang. Hasil temuan dan laporan yang diterima Bawaslu pada momen-momen pilkada, pileg dan pilpres sebelumnya.

"Politik uang merupakan kerawanan yang terjadi di banyak daerah pada pilkada sebelumnya dan juga pada pemilu legislatif dan Pilpres 2014. Seperti sembako hingga pembangunan sarana publik merupakan contoh kasus maraknya pelanggaran pemilu terkait politik uang," jelas Abhan.

Selanjutnya Abhan mengungkapkan ada delapan provinsi yang praktik politik uangnya menggunakan modus pembangunan sarana publik.

"Penggunaan sarana berdasarkan hasil pemetaan, ada delapan provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara dan Papua yang termasuk daerah dengan tingkat kerawanan tinggi," ucap Abhan.

Abhan menegaskan politik uang adalah musuh bersama karena membawa dampak pemerintahan yang koruptif. "Politik uang menjadi musuh kita bersama karena praktik ini akan menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah," tutur dia. (LI-1)

 

  • Sumber: Detik.com

 




BERITA LAINNYA

Terpopuler