{{ message }}

Yusril: MK Jangan Adili Sengketa Pemilukada

Minggu, 6 Oktober 2013 - 09:00:38 PM | 225 | Hukum

Yusril: MK Jangan Adili Sengketa Pemilukada

 
Terkait tindakan SBY menerbitkan Perpu dalam rangka penyelamatan citra Mahkamah Konstitusi,  Yusril mengusulkan wacana baru,  yaitu membatasi wewenang MK untuk tidak menangani sengketa Pilkada.  Menurut Ketua Partai Bulan Bintang ini, sengketa pilkada cukup ditangani Pengadilan Negeri,  namun tetap bisa mengajukan kasasi ke MA. “PT (pengadilan tinggi) dan MA lalu diberi batas waktu maksimal untuk menyelesaikan pemeriksaan perkara Pilkada agar tidak berlarut-larut. MK cukup mengadili sengketa pemilu yang bersifat nasional, yakni pemilu DPR, DPD, dan pemilu presiden,” kata Yusril seperti yang  dikutip kompas.com Masih menurut Yusril,  setelah Pemerintah mengeluarkan perpu, seyogyanya MK tidak me-judicial review perpu tersebut. “Para pakar hukum tata negara (HTN) dan rakyat akan menilai kalau UU tersebut diuji dan dibatalkan MK, berarti MK memang ngeyel mau superior, " lanjut Yusril. Sebelumnya diberitakan bahwa 8 Hakim MK mengaku kesal karena tidak dilibatkan dalam pertemuan dengan SBY membahas permasalahan paska ditangkapnya MK oleh KPK dalam operasi OTT beberapa hari lalu.  Menurut Hamdan, salah seorang Hakim MK,  menurut amanat UUD 45 Mahkamah Konsitusi juga lembaga negara,  dan kasus Akil adalah individu,  bukan mencerminkan lembaga MK secara keseluruhan. “Pada pertemuan tersebut Mahkamah Konstitusi diperlakukan sebagai obyek, padahal UUD 1945 menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara juga,” katanya Hamdan. Menurut Harjono, salah seorang  Hakim MK yang lain,   ia menganggap perpu yang akan dikeluarkan pemerintah  terkait pengawasan eksternal terhadap MK adalah inskonstitusional. "Sebetulnya tidak perlu di-judicial review. Kita ingatkan kembali kalau akan membuat pengawasan eksternal, mahkamah sudah pernah memutus mengenai hal yang sama," kata Harjono.   Putusan MK  yang dimaksud Harjono adalah  Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010 dan 005/PUU-IV/2006 pada 23 Agustus 2006,  terkait perpu yang  mengatur  fungsi pengawasan eksternal terhadap MK. Dua keputusan MK tersebut mementahkan kembali aturan mengenai fungsi pengawasan eksternal terhadap MK. Fungsi pengawasan eksternal ini mengemuka terkait kasus tertangkapnya Akil yang diduga menerima suap dalam beberapa kasus Pilkada yang sedang ditangani MK.  (IL/Byou)




BERITA LAINNYA

Terpopuler